JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sejumlah fokus yang masuk dalam roadmap tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) 2021 hingga 2025. Di antaranya adalah mengenai akselerasi pembukaaan rekening tabungan pelajar dan pembiayaan dengan biaya rendah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berujar beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam roadmap TPAKD 2021 hingga 2025, akan dilaksanakan pada tahun 2021 secara lebih masif, terarah dan inovatif.
"Pelaksanaan program tematik TPAKD akselerasi pembukaan rekening tabungan dan/atau pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah, antara lain melalui digitalisasi produk/layanan keuangan," tuturnya, dalam acara Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis, 10 Desember.
Kemudian, pelaksanaan business matching dengan tema pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19, juga akan menjadi prioritas di tahun 2021.
Roadmap ini, kata Wimboh, disusun bersama oleh OJK, Kemenko Bidang Perekonomian (melalui Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).
Sementara, program TPAKD di tahun 2020 berfokus pada peningkatkan pemberdayaan UMKM di daerah melalui penguatan peran sektor jasa keuangan.
"Tema ini sejalan dengan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang fokus pada upaya untuk mempermudah penyaluran pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM terdampak pandemi COVID-19," tuturnya.
Kata Wimboh, tujuan pembentukan TPAKD adalah meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia.
"Peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025 yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD untuk lima tahun ke depan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan saat ini tercatat baru 36,27 juta pelajar yang memiliki rekening tabungan di bank. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024.
"Rekening pelajar ada 36,27 juta atau sekitar 49 persen dari jumlah pelajar. Kami akan dorong terus kalau bisa tahun depan kalau bisa sampai 70 persen," katanya.
Menurutnya dari total tersebut, 25,7 juta rekening di antaranya berasal dari program Simpanan Pelajar (Simpel) dengan nilai simpanan sebesar Rp5,34 triliun. "Sisanya itu dari program Kejar. Kalau Kejar nilai rekeningnya Rp20,7 triliun," ucapnya.
BACA JUGA:
Program Simpel, kata Tirta, ada lebih dulu ketimbang Kejar. Tetapi, tujuannya bukan spesifik untuk inklusi keuangan, melainkan agar pelajar terdidik dan memiliki budaya menabung.
"Kita dorong terus karena kita ingin membuat budaya baru, budaya menabung, budaya hidup hemat, yang nantinya diharapkan jadi sebuah karakter. Jadi kalau ingin membeli sesuatu hasil dari menabung," jelasnya.
Menurut Tirta, dengan membiasakan anak untuk menabung, maka sama juga mengajarkan mereka untuk menghargai sebuah proses. Misalnya, ketika mereka ingin membeli sesuatu barang, maka dengan biasa menabung, karakternya terbentuk untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu ketimbang meminta kepada orang tua.
"Jadi ini budaya yang baik sejak dini dan diharapkan jadi sebuah karakter. Kalau ingin membeli sesuatu itu hasil dari menabung," jelasnya.
Untuk memuluskan program Kejar, OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dengan meluncurkan program.
"Jadi sudah diterbitkan 113 surat edaran dari Pemda kemudian ada nota kesepahaman, kemudian komitmen kerja bersama juga ada," tuturnya.