Gerindra Minta Pj Gubernur DKI Heru Kembali Berangkatkan Marbot Masjid Umrah Seperti Era Ahok-Anies

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengalokasikan anggaran untuk memberangkatkan marbot dan imam masjid ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah.

Sebagaimana diketahui, program umrah untuk marbot masjid oleh Pemprov DKI Jakarta dimulai sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan diteruskan oleh Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda tahun 2020, program ini terpaksa dihentikan karena alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, seiring dengan pembatasan mobilitas ke luar negeri.

"Begitupun program umroh bagi marbot dan imam masjid sebaiknya dianggarkan kembali," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul dikutip dalam dokumen pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, Kamis, 10 November.

Thopaz mengungkapkan, program umrah gratis ini diperlukan sebagai bentuk kepedulian dan bentuk penghargaan negara kepada mereka yang telah mengabdi dalam menjaga serta menghidupkan rumah ibadah.

"Belum lagi kebutuhan kegiatan kesekretariatan, penguatan kelembagaan organisasi dan manajemen rumah ibadah serta harapan agar tokoh agama dan marbot mendapatkan tanggungan BPJS tidak mungkin bisa terpenuhi dengan alokasi hibah yang ditetapkan dalam KUA-PPAS tahun 2023 ini," ujar dia.

Lebih lanjut, Gerindra juga menyoroti program pemberian bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) lewat dana hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta, yang digagas sejak kepemimpinan Anies, ternyata belum menyentuh seluruh tempat ibadah di Jakarta.

Thopaz mencontohkan, tercatat masjid di Jakarta sebanyak 4.629 bangunan. Namun, yang baru terealisasi mendapatkan BOTI dan bantuan berupa insentif bagi imam, marbot serta guru ngaji sebanyak 3.300 masjid.

"Sementara yang belum mendapatkan BOTI sebanyak 1.329 masjid. Begitupun musala yang terdata dari 6.089 gedung, yang telah mendapatkan BOTI baru 3.000 musala," ungkap Thopaz.

"Oleh karenanya Fraksi Gerindra berharap justru alokasi anggaran harus juga diperuntukkan untuk guru ngaji di kawasan pelosok perkampungan atau biasa disebut guru lekar," tutup dia.