Siapapun yang Menang di Pilkada 2020, Pengusaha Cuma Ingin Iklim Usaha yang Kondusif

JAKARTA - Dunia usaha berharap para calon terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mampu membangkitkan perekonomian daerah bersama dunia usaha. Para pemimpin daerah terpilih nantinya juga diminta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, para kepala daerah harus memiliki jiwa entrepreneuer yang mampu menggali berbagai potensi di daerahnya.

"Dunia usaha berharap kepala daerah yang terpilih nantinya mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha," tuturnya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 9 Desember.

Sarman berujar, para kepala daerah terpilih juga harus meninggalkan zona nyamannya. Jangan hanya mengandalkan APBD, menurut Sarman, pimpinan suatu daerah harus mampu mempromosikan daerah.

"Sehingga daya tarik investor masuk ke Indonesia semakin tinggi dan menjadi kesempatan dan peluang bagi kepala daerah untuk mempromosikan potensi daerahnya," jelasnya.

Menurut Sarman, keberanian membawa investor ke daerah akan memberikan efek domino. Di antaranya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, dan membuka peluang usaha bagi UMKM. Hal tersebut pada akhirnya akan mengerek konsumsi rumah tangga.

Tak hanya itu, kata Sarman, semangat reformasi birokrasi dari pemerintah pusat ke daerah harus sinergi dan terintegrasi. Sehingga berbagai perizinan usaha dan investasi akan lebih baik dan memiliki kepastian.

"Pertumbuhan ekonomi nasional akan cepat tumbuh positif apabila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dari daerah. Dengan sinergitas pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19," katanya.

Sekadar informasi, Pilkada serentak 2020 yang digelar hari ini, Rabu, 9 Desember menjadi pemilihan umum yang bersejarah. Pasalnya, pesta demokrasi ini dilaksanakan dengan jumlah wilayah terbanyak atau melibatkan 270 pemerintah daerah peserta, apalagi digelar saat pandemi COVID-19.

Untuk menggelar pesta demokrasi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp20,4 triliun atau naik dari rencana awal sebesar Rp15,23 triliun. Kenaikan ini terjadi akibat keperluan tambahan dana untuk protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.