DKI Ajukan Anggaran Rp176 Miliar untuk Pembiayaan Rumah DP Rp0

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp176 miliar untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) program uang muka (Down Payment/DP) Rp0 pada 2023.

"Ini investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Antara, Kamis, 3 November.

Usulan anggaran itu diajukan Pemprov DKI melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023.

Adapun dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar dan sudah tersalurkan sebanyak Rp254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah.

Sarjoko menjelaskan saat ini ada sisa anggaran di kas UPDP sebesar Rp295,2 miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa mencapai 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa sebanyak 868 unit.

Secara prinsip, kata dia, pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang, misalnya dari BUMN, BUMD atau pihak swasta.

"Yang disediakan Pemprov DKI melalui APBD adalah FPPR yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan masyarakat," ucapnya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI hingga saat ini total realisasi unit dengan skema DP Nol Rupiah yang sudah dibangun mencapai 2.332 unit.

Adapun unit yang sudah terbangun itu di antaranya Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, mencapai 780 unit.