MANOKWARI - Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga meminta jajarannya menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan NKRI, yakni mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Arahan Kapolda itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Romilus Tamtelah.
"Terkait aliran dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan NKRI menjadi salah satu agenda prioritas Polda Papua Barat sebagaimana arahan dan komitmen Bapak Kapolda," ujar Romilus dilansir ANTARA, Jumat, 28 Oktober.
Tim gabungan Polda Papua Barat sedang melakukan pendalaman terhadap penggunaan dana desa pada dua daerah yang kerap menjadi sasaran gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan berafiliasi dalam organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
"Tim gabungan sedang melakukan pendalaman penggunaan dana desa di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni karena dalam dua tahun terakhir dua daerah ini secara berturut-turut terjadi peristiwa penyerangan terhadap aparat negara maupun warga sipil," ujarnya.
Romilus juga mengatakan secara spesifik sejumlah kampung di Maybrat dan Teluk Bintuni telah menjadi target penyelidikan penggunaan dana desa karena diduga sebagai sarang organisasi KNPB.
"Ada sejumlah kampung yang sudah terindikasi menggunakan dana desa untuk menopang kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia," ujar Kombes Romilus Tamtelahitu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kasus di Bangkalan Masuk Tahap Penyidikan, KPK Pastikan Sudah Ada Tersangkanya
28 Oktober 2022, 14:35
Sebelumnya, pada 21 Oktober, Polda Maluku menangkap enam orang tersangka penyelundupan sejumlah senjata api dan ratusan amunisi yang akan diselundupkan dari Maluku ke Papua.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Andi Iskandar menyatakan bahwa pemeriksaan awal para tersangka menyebut penyelundupan senjata ke Papua karena ada pemesan.
"Iya benar, ada rencana penyelundupan senjata api dan amunisi ke Papua dari Maluku. Alasan tersangka menyelundupkan senjata api ke Papua karena ada permintaan pengiriman senjata dari warga Papua," ujar Andi Iskandar.
Terkait
