Serukan Pemilu Lebih Cepat, Mantan PM Pakistan Imran Khan Bakal Pimpin Pawai Protes Hari Jumat

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengumumkan akan memimpin para pendukungnya dalam pawai protes dari kota timur Lahore ke ibu kota Islamabad pada Hari Jumat, guna menyerukan percepatan pelaksanaan pemilihan umum di negara itu.

Pengumuman itu muncul setelah protes oleh para pendukung Khan pekan lalu, ketika pengadilan pemilihan tertinggi Pakistan memutuskan dia bersalah, karena secara tidak sah menjual hadiah yang diterima dari pejabat dan kepala negara asing.

Komisi Pemilihan Pakistan memutuskan bahwa Khan, 70, dicopot dari kursinya di Parlemen, tetapi tidak memerintahkan diskualifikasi lagi dari jabatan publik, yang menurut hukum Pakistan bisa sampai lima tahun.

"Saya telah memutuskan untuk meluncurkan long march pada Jumat pukul 11 ​​pagi dari Liberty Square di Lahore ke Islamabad," kata atlet kriket yang berubah menjadi politisi itu pada konferensi pers di Lahore pada Selasa malam, melansir The National News 26 Oktober.

"Saya berunjuk rasa untuk menekan pemerintah agar segera mengumumkan pemilu," lanjutnya.

Meski demikian, Khan mendesak para pendukung dan anggota partainya untuk menghindari kekerasan selama pawai sepanjang 380 kilometer.

Diketahui, Khan digulingkan sebagai perdana menteri melalui mosi tidak percaya di legislatif pada bulan April.

Sejak itu, ia telah mengadakan protes di seluruh negeri yang menyerukan pemilihan lebih cepat, tetapi pemerintah mengatakan itu akan diadakan sesuai jadwal pada Oktober atau November tahun depan.

Putusan minggu lalu menambah masalah politik dan ekonomi yang mempengaruhi Pakistan tahun ini.

Diketahui, Khan dituduh menyalahgunakan jabatan perdana menteri 2018 hingga 2022, untuk membeli dan menjual hadiah milik negara yang diterima selama kunjungan ke luar negeri dan bernilai lebih dari 630.000 dolar AS.

Ketidakstabilan politik juga telah memicu ketidakpastian ekonomi, dengan lembaga pemeringkat internasional mempertanyakan apakah pemerintah saat ini dapat mempertahankan kebijakan ekonomi yang sulit dalam menghadapi tekanan politik dan Pemilu yang akan datang.