Yakin Koalisi dengan NasDem dan PKS Tak Akan Batal, Demokrat: Tinggal Sedikit Lagi Kok

JAKARTA - Partai Demokrat percaya pembentukan koalisi bersama Partai NasDem dan PKS tidak akan gagal. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan hanya tinggal sebentar lagi.

Hal itu disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang menyebut, rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat tidak akan terbentuk apabila masing-masing parpol mensyaratkan kader partai harus menjadi cawapres Anies Baswedan.

"Sampai dengan saat ini, kami akan fokus membangun koalisi dan mewujudkannya. Toh tinggal sedikit lagi kok, enggak akan banyak lagi. Bagaimanapun kita mencermati besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap kami, terhadap teman-teman calon koalisi ini," ujar Herzaky, Rabu, 26 Oktober.

Menurut Herzaky, Demokrat, NasDem dan PKS sudah dipersatukan oleh semangat yang sama, yakni ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat Indonesia. Karenanya, kata dia, diskusi secara intensif dan detail terus berlangsung membicarakan mengenai program-program perubahan, perbaikan hingga strategi pemenangan yang efektif.

"Jadi banyak yang didiskusikan, karena kita ingin bener-bener bisa mewujudkan kemenangan di Pilpres 2024. Kita ingin membangun pondasi yang kokoh dan kukuh untuk koalisi ini. Sehingga tidak mudah diombang-ambing, diintervensi ataupun dipecah belah dalam perjalanannya," kata Herzaky.

Lagipula, lanjut Herzaky, ketiga parpol sudah membentuk tim kecil yang bertemu di kediaman Anies kemarin. Pertemuan itu, kata dia, tak lepas dari pembahasan mengenai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Mulai dari kriteria hingga mekanisme penentuan namanya dibicarakan secara detail.

"Namanya kita punya niat baik, punya tujuan baik, ya ada perbedaan pendapat wajar saja, itulah indahnya dan dinamika dalam berkoalisi. Karena kami 3 partai ini saling menghormati satu sama lain, saling sejajar, saling setara. Sehingga bebas untuk saling menyampaikan pendapat, pemikiran dan juga aspirasi dari masing-masing konstituen kami. Di sinilah kemudian kita mencari titik temu, mencari kesepakatan," ungkapnya.

Herzaky menilai, untuk mencari kesepakatan maka membutuhkan waktu yang matang. Terlebih, untuk menjaga harapan masyarakat Indonesia untuk bangsa ke depan.

"Sehingga harapan ini akan kami jaga asanya, karena bagaimanapun angin perubahan ini terus berembus dan kita akan terus konsisten memperjuangkannya," kata Herzaky.

Sebelumnya, Partai NasDem menilai koalisi bersama PKS dan Demokrat tidak akan terbentuk apabila kedua parpol sama-sama mensyaratkan kadernya sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Pasalnya, Partai Demokrat mengisyaratkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres. Sementara, PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan atau.

"Kan koalisi belum terbentuk, kalau kemudian nanti menjadi persyaratan satu partai untuk berkoalisi harus kadernya menjadi wakil, maka kita pastikan koalisi itu tidak akan terjadi," ujar Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Selasa, 25 Oktober.

"Artinya begini, kalau dua-duanya bertahan harus jadi cawapres kan pada akhirnya enggak mungkin terjadi kesepakatan kan," imbuhnya.

Menurut Ali, jika ketiga parpol masing-masing mengajukan cawapres makan akan berujung pada transaksional. Sebab, apabila salah satu parpol terpilih kadernya maka dua parpol lain akan mempertanyakan dapat posisi apa.

"Kalau tiga partai berkoalisi, tiga-tiganya mengajukan calon wapres, terus bagaimana solusinya? Apa tiga-tiganya mau diambil? Kan enggak mungkin, hanya satu. Terus kalau hanya satu wapres, duanya dapat apa? Kan begitu kan, maka bisa jadi terjadi transaksionalis itu," katanya.

Meski begitu, Ali mengatakan, munculnya nama cawapres dari PKS dan Demokrat adalah hal wajar, dan mekanismenya diserahkan ke masing-masing parpol.

"Apa yang hari ini mengemuka di publik tentang dua figur tersebut itu adalah hal yang sah, normal, wajar, karena itu menjadi mekanisme internal partai masing-masing. Untuk sebagai wacana saya pikir sah-sah saja," ucapnya.