Damaikan 2 Desa Langganan Bentrok di Maluku, KSP Saran Libatkan Tokoh Adat Tetapkan Batas Wilayah

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendorong percepatan rekonsiliasi dua desa yang kerap terlibat bentrokan di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu caranya dengan menetapkan batas desa.

Moeldoko menekankan upaya itu juga tetap mempertimbangkan aspirasi kedua pihak yang berseteru. Saat proses rekonsiliasi pun, menggunakan pendekatan adat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama setempat.

"Kedua pihak ini pada dasarnya adalah saudara. Saya yakin, kalau kita menggunakan pendekatan adat akan ada titik temu dan ini menjadi wewenang pemerintah daerah," kata Moeldoko dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin 24 Oktober.

Moeldoko juga mendorong kementerian dan lembaga non-kementerian terkait untuk segera mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban pertikaian. Hal tersebut juga termasuk penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak akibat konflik.

"Harus ada target waktu. Sebelum akhir tahun, saya berharap secara periodik sudah ada proses perpindahan warga yang mengungsi menuju ke tempat asal mereka," ujar dia.

Hingga saat ini, kata dia, terdapat beberapa pencapaian dalam penanganan konflik di Pulau Haruku.

Adapun di antaranya rampungnya pendataan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban, pemberian santunan kepada korban meninggal dan luka-luka, pendistribusian bantuan untuk warga yang mengungsi hingga terjaga nya situasi yang kondusif.

Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy menyampaikan sejauh ini pemerintah daerah bersama Polri dan TNI telah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan mempertemukan warga Desa Kariuw dan Pelauw. Namun, upaya mempertemukan dua pihak tersebut belum berhasil.

"Awal November ini, kami akan mengundang kembali dua pihak untuk membahas penetapan batas negeri (desa). Tentu kami butuh dukungan semua pihak, termasuk dari KSP dan kementerian lain," tutur Marasabessy.

Saran Moeldoko itu disampaikan dalam rapat koordinasi koordinasi tingkat kementerian dan lembaga non-kementerian terkait tindak lanjut penanganan konflik sosial di Pulau Haruku pada Senin 24 Oktober.

Dalam rapat tersebut, diputuskan BNPB akan menjadi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban. Total terdapat 300 rumah yang rusak akibat konflik.

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu, yakni Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Sadli Le, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, serta perwakilan dari TNI dan kementerian atau lembaga terkait.