Pangdam Sriwijaya II: Prajurit TNI dan Istri Tak Boleh Komen Soal Pemilu 2024 di Medsos
Prajurit TNI latihan keamanan dan pertahanan di Supadio, Kalbar. (Ist)

Bagikan:

JAKARTA - Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi menegaskan seluruh prajurit TNI tidak berkomentar soal politik di media sosial (medsos) terkait Pemilu 2024.

Hadi menyampaikan arahannya ini juga mengikat pada Persit atau Persatuan Istri Tentara. Menurutnya, TNI dan unsur yang melekat harus menjaga netralitas menjelang pesta demokrasi lima tahunan.

"Memasuki tahun politik ini, netralitas TNI harus diutamakan," kata Hilman Hadi dalam kunjungan kerjanya di Korem 045/Garuda Jaya Pangkalpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu 23 Oktober.

Hilman menyebutkan anggota TNI harus netral dalam politik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Hal itu seperti, TNI tidak boleh memihak partai politik atau pasangan tertentu dalam Pemilu 2024.

"Saya tegaskan seluruh prajurit, PNS maupun Persit jangan berkomentar di medsos, baik secara statement dan lainnya, apalagi mengarah mendukung ke calon tertentu," tegasnya.

Dia memastikan jika terdapat prajurit TNI terbukti tidak netral atau bahkan ikut-ikutan dalam partai politik tertentu, maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai hukum berlaku.

"Kami berharap masyarakat untuk melapor jika mengetahui ada anggota TNI turut terlibat dalam kancah politik ini," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Pangdam Sriwijaya II memberikan arahan kepada prajurit, PNS, dan Persit serta melakukan penanaman pohon. Selain itu, Hilman juga meninjau satuan yang akan diresmikan serta memberikan santunan kepada balita stunting dan pondok pesantren di Babel.

Hilman juga mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kerja keras seluruh jajaran sehingga perlu dipertahankan.