DPRD Ingin Calon Wali Kota Jakarta Pusat Mampu Bereskan Penataan Tanah Abang

JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menginginkan calon Wali Kota Jakarta Pusat menjamin mampu untuk menyelesaikan penataan kawasan Tanah Abang.

Hal ini, kata Mujiyono menjadi salah satu materi yang akan menjadi penilaian pada fit n proper test calon Wali Kota Jakpus. Calon tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI, Dhany Sukma.

"Dia harus menyelesaikan PR yang ada. Yang paling dominan itu seperti penataan kawasan Tanah Abang. Kawasan itu harus ditata sedemikan rupa supaya enggak macet lagi," kata Mujiyono kepada wartawan, Jumat, 4 Desember.

Selain itu, Mujiyono juga meminta calon Wali Kota Jakpus untuk melakukan penertiban pemukiman kumuh di wilayahnya. Sebab, Jakarta Pusat adalah lokasi sentral Ibu Kota.

"Perlu penertuban pemukiman karena di Jakarta Pusat banyak gedung dan apartemen. Orang dari luar dari Jakarta dengan bebas masuk. Takutnya, ada penyelundupan orang di situ, kita enggak tahu," tutur dia.

Mujiyono menyebut proses fit n proper test akan dilakukan Dhany sebagai calon Wali Kota Jakpus pada Selasa, 8 Desember di Gedung DPRD DKI.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyodorkan nama calon Wali Kota Jakarta Pusat untuk menggantikan Bayu Meghantara yang dicopot karena lalai dalam kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan.

Hal itu tertuang dalam surat kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Anies menyodorkan nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI, Dhany Sukma dan meminta pertimbangan dari Prasetio.

Menanggapi hal ini, Prasetio menyebut dirinya telah menerima surat penyodoran nama tersebut. Kata Prasetio, pihaknya sedang melakukan pengecekan latar belakang kinerja Dhany.

Menurut dia, ini dilakukan karena tidak sembarang PNS bisa memenuhi syarat menjabatan sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Orang yang akan menjadi Wali Kota Jakarta Pusat mesti punya pengalaman mengelola wilayah. Terlebih, pusat Ibu Kota merupakan lokasi paling strategis di Jakarta.

"Kalau dia sebelumnya enggak pernah memimpin wilayah, ya susah. Karena Jakarta Pusat kan strategis sekali. Ada Istana Negara, Balai Kota, DPRD, hingga wilayah kumuh di Johar dan Tanah Tinggi. Kan dia harus menguasai," tutur Prasetio.