KPK Duga Ada Mahasiswa Masuk Unila Tanpa Tes

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila) yang diterima tanpa seleksi nasional. Dugaan ini ditelisik dari saksi bernama Tugiyo, Guru MTSN Tanjung Karang.

"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis, 13 Oktober.

Tugiyo diduga mengetahui adanya mahasiswa baru yang dititipkan pada orang kepercayaan Rektor Unila nonaktif Karomani. Sehingga, mereka tak perlu menjalani tes untuk masuk ke universitas negeri itu.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya titipan penerimaan mahasiswa baru tanpa melalui proses seleksi dengan perantaraan dari orang kepercayaan tersangka KRM," ujarnya.

Ali tak memerinci berapa jumlah mahasiswa baru yang masuk lewat perantara orang kepercayaan Karomani. Hanya saja, KPK yakin keterangan Tugiyo bisa membuat terang perbuatan Karomani dan tersangka lain.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dugaan suap penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di Lampung, Bandung, dan Bali.

Para tersangka yang terjerat kasus ini adalah Rektor Universitas Lampung 2020-2024 Karomani; Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung Muhammad Basri; dan swasta Andi Desfiandi.

Dalam kasus ini, Karomani diduga mematok harga bagi calon mahasiswa baru di kampusnya dengan kisaran Rp100 juta hingga Rp350 juta saat melaksanakan Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila). Permintaan ini disampaikan setelah Heryandi dan Muhammad Basri menyeleksi secara personal kesanggupan orang tua mahasiswa untuk membayar.

Dari perbuatannya itu, Karomani diduga berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp603 juta dari dosen bernama Mualimin. Selanjutnya, dia menggunakan uang yang diterimanya untuk keperluan pribadi sebesar Rp575 juta.

Sementara dari Muhammad Basri dan Budi Sutomo yang merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung, diduga total uang yang diterima Karomani mencapai Rp4,4 miliar. Uang ini kemudian dialihkan menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih ada yang dalam bentuk tunai.