JAKARTA - Heru Budi Hartono diundang khusus Gubernur DKI Anies Baswedan ke Balai Kota. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang bakal menjadi Pj Gubernur tak mau bicara banyak soal pembenahan ibu kota yang sudah dipesankan Presiden Jokowi.
Jokowi memang secara khusus meminta Heru Budi Hartono untuk mengatasi persoalan utama Jakarta, seperti macet dan banjir. Sebelum Pilgub DKI digelar, Jokowi minta dua persoalan utama Jakarta itu harus ada perubahan signifikan.
"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi.
Dua masalah itu lalu ditanya jurnalis kepada Heru yang ada di samping Anies Baswedan. Namun bekas pejabat pemprov era Ahok itu memilih jawaban diplomatis.
"Gubernurnya masih pak Anies Baswedan, jadi nanti saja Senin (17 Oktober). Kita harus menghargai beliau yang masih menjadi gubernur sampai tanggal 16 Oktober," ucap Heru, Rabu 12 Oktober.
Awak media tetap memberondong Heru dengan sejumlah pertanyaan. Termasuk program normalisasi sungai, apakah akan dilanjut Heru atau tidak.
"Ini nanti kita terusin lagi. Ini baru makan siang loh pertanyaannya udah banyak banget," jawab Anies.
"Jadi hari ini prioritasnya makan siang. Saya menghormati bahwa beliau masih gubernur, dan saya diundang adalah selaku kepala staf presiden. Jadi sampai tanggal 16, Pak hujan, tanya beliau. Ada macet ada demo, ya beliau," jawab Heru merujuk kepada Anies.
"Dilantik saja belum, dikasih beban pertanyaan," jawab Anies.
BACA JUGA:
Sejatinya, Heru Budi Hartono yang lahir di Medan, 13 Desember 1965 silam bukanlah orang baru di lingkungan pemprov.
Perjalanan karier Heru Budi Hartono di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang cukup lama. Ia tercatat pernah menduduki beberapa jabatan penting.
Di awal kariernya, Heri menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 1993 ia menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Wali Kota Jakarta Utara. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1995, ia naik jabatan menjadi Kepala Sub-bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara pada tahun 2002.
Kiprah Heru di Jakarta Utara terus berlanjut sampai 2008. Kala itu ia menduduki kursi Kepala Bagian Umum. Perjalanannya kembali naik.
Pada tahun 2013, Heru berkantor di Balai Kota karena ditunjuk sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.
Saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru ditunjuk menjadi Walikota Jakarta Utara pada 2014. Dikutip dari utara.jakarta.go.id, penunjukkan Heru dilakukan karena ia mengetahui pengetahuan yang luas atas Jakarta Utara sehingga diyakini mampu menyelesaikan persoalan yang ada.
Perjalanan Heru sebagai Wali Kota Jakarta Utara berhenti pada 2 Januari 2015. Meski begitu kariernya tetap berjalan. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta untuk periode 2015 hingga 2017.
Selama berkarier di lingkungan Pemprov DKI, Heru tak hanya dekat dengan Jokowi. Ia juga dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu ia bahkan sempat didapuk mendampingi Ahok menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI 2017.