YOGYAKARTA - Heru Budi Hartono resmi memegang jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 17 Oktober menggantikan Anies Baswedan. Wacana kerja Heru Budi Hartono langsung disampaikan setelah pelantikan.
Heru Budi Hartono akan menjabat selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya. Ia juga tetap mengemban amanah sebagai Kepala Sekretaris Presiden RI (Kasetpres). Heru berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya dan mempertimbangkan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Heru Budi Hartono mengungkapkan sejumlah wacana kerja untuk menangani permasalah-permasalahan utama yang terjadi di ibukota. Heru bakal menjalankan program-program mulai dari mengatasi banjir dan kemacetan hingga mengaktifkan kembali meja pengaduan.
Wacana Kerja Heru Budi Hartono
Berikut beberapa wacana kerja Heru Budi Hartono setelah resmi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta selama masa jabatan 2023.
Strategi Mengatasi Kemacetan
Kemacetan menjadi masalah di DKI Jakarta yang masih terus berlanjut hingga sekarang. Untuk mengatasi problem tersebut, Heru Budi pun memiliki sejumlah rencana. Namun ia akan lebih dulu mendiskusikannya dengan DPRD dan kepolisian terkait dengan programnya.
Salah satu rencana Heru untuk mengatasi kemacetan adalah mengurangi jumlah u-turn atau pengaturan jalan satu arah dan putaran balik. Ia juga akan berkerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepolisian Daerah (Polda), dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mematangkan program penanganan kemacetan.
Mengatasi Banjir
Banjir juga menjadi permasalah bagi masyarakat ibukota. Heru berkomitmen untuk mengtasi persoalan banjir di DKI Jakarta. Rencana tersebut juga menjadi salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo.
Heru mengatakan harus kerja dan kerja untuk menjalanakan langkah penanganan banjir. Ia juga sudah mengagendakan pembahasan masalah banjir dengan Basuki Hadimuljono Menteri PUPR. Salah satu langkah konkretnya untuk mengatasi banjir rob yakni melakukan pembangunan turap dan sejumlah waduk di Jakarta Utara.
“Kalau banjir itu kan ada tiga, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta, banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang terbebankan di DKI,” kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (17/10).
Dalam mengatasi banjir, Heru akan melakukan komunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Dishub. Salah satu kebijakannya yakni pekerja di wilayah banjir akan diimbau untuk melakukan Work From Home (WFH).
”Nah terkait dengan nanti ketika ada genangan-genangan banjir kita kan bisa contoh kecil bisa bekerja bersama dengan BMKG kan sudah diketahui, pak, mau hujan lebat. Nah, itu nanti Dinas Perhubungan, Polantas atau kita imbau untuk tidak melewati area di sana atau juga bisa kita imbau Work From Home, kan di titik-titik tertentu itu ya,” kata Heru.
Mengaktifkan Kembali Meja Pengaduan
Program lain yang menjadi wacana kerja Heru Budi Hartono adalah mengaktifkan kembali meja pengaduan. Program ini pernah menjadi layanan andalan pada saat Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Heru ingin mengaktifkan kembali program meja pengaduan bagi masyarakat di Balai Kota Jakarta. Dalam pelaksanaannya, ia akan meminta Sekda hingga perwakilan tiap Wali Kota untuk bertugas di Balai Kota secara bergantian menampung keluhan masyarakat.
Heru menjalankan layanan meja pengaduan dibagi menjadi pe wilayah untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan. Heru mengatakan layanan penerimaan suara masyarakat DKI akan diaktifkan setiap hari kerja mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 09.30 WIB.
“Kita akan buka sampai 09.30 WIB, ya 09.30 WIB selesai. Kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masing,” kata Heru kepada wartawan.
Selasa (18/10), Heru menepati janjinya memantau langsung proses pengaduan warga di Balai Kota. Ia bertemu warga secara langsung pukul 07.30 dan berbincang dengan beberapa warga yang datang ke meja pengaduan.
Mengevaluasi Aplikasi JAKI
Heru Budi Hartono akan mengevaluasi aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dibuat pada masa pemerintahan Anies Baswedan. Di samping itu, ia meminta warga untuk melihat sisi kemanfaatannya daripada pembuatnya.
Heri akan meninjau secara mendalam sisi kegunaan dan kemanfaatan aplikasi JAKI. Jika aplikasi tersebut mempunyai nilai guna dan manfaat maka akan tetap dilanjutkan dan dikembangkan supaya lebih optimal.
“Terkait dengan layanan masyarakat kalau sudah baik dilanjutkan disempurnakan kira-kira itu. Ya kalau tidak ada keluhan bagus kan itu anggarannya anggaran APBD juga,” kata Heru.
Itulah sejumlah wacana kerja Heru Budi Hartono selama menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada 2023. Heru menekankan kepada masyarakat untuk tidak melihat siapa pembuat program-program yang sudah ada. Namun masyarakat harus melihat manfaat program tersebut apa dan untuk siapa.
Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI . Kamu menghadirkan terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.
Terkait
