Menteri ATR: Pemerintah Berikan Kemudahan Bagi Investor di IKN

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah memberikan kemudahan untuk investor dalam mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Investor diberikan kemudahan perizinan selama 80 tahun untuk hak guna bangunan (HGB)," katanya dalam diskusi dengan tema sikap publik terhadap program reformasi pertanahan dan perpajakan secara daring dilansir ANTARA, Kamis, 6 Oktober.

Dia menegaskan apabila HGB itu diperuntukkan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat, dapat diperpanjang selama 80 tahun berikutnya.

"Kita berikan segala kemudahan," ujarnya.

Hadi menjelaskan sembilan wilayah perencanaan untuk pembangunan IKN dimana empat wilayah sudah diselesaikan pembuatan rencana detail tata ruang (RDTR). Sementara lima wilayah tersisa akan selesai pada Desember 2022.

"Kegiatan-kegiatan di IKN berjalan dengan baik dan kami optimistis berjalan lancar," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara bersama pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha, untuk memberi kemudahan bagi investor dalam menanamkan modal di kawasan IKN dan sekitarnya.

Otorita IKN bersama pemerintah menyiapkan tiga hal, pertama yakni menyelesaikan RPP Investasi Khusus Insentif di IKN. Menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) dan yang ketiga adalah Otorita IKN akan melaksanakan market sounding (jajak pasar) kepada investor nusantara dan mancanegara yang dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2022.

Menurutnya, Otorita IKN bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian terkait lain segera menyelesaikan RPP tentang insentif bagi pelaku usaha.

Bambang menjelaskan ada beberapa insentif fiskal dan non-fiskal yang harus dirancang bersama untuk membuat para investor dapat melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya.