Kemenkumham Bentuk Satgas Tingkatkan Investasi Asing Sektor Pariwisata, Apa Saja Tugasnya?

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Layanan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pembentukan itu sebagai upaya meningkatkan investasi asing dan devisa dari sektor pariwisata.

"Pembentukan satuan tugas tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara, Kamis 6 Oktober.

Beberapa tugas pokok dari satgas tersebut ialah melakukan pemantauan dan supervisi terhadap kepatuhan pelayanan di seluruh unit pelaksana teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Satgas juga bertugas melakukan koordinasi layanan keimigrasian, evaluasi kemudahan dan percepatan layanan izin tinggal, serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan percepatan layanan.

Berikutnya, Satgas tersebut melakukan pemeriksaan kepatuhan pejabat yang diduga melanggar peraturan, memberikan rekomendasi kepada dirjen Imigrasi untuk memberikan sanksi kepada pejabat atau pegawai yang melanggar kebijakan. Terakhir, Satgas harus melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada dirjen Imigrasi.

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kondisi dunia tidak baik-baik saja pada 2023, Yasonna menyebutkan seluruh jajaran pemerintahan harus mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik agar mampu melewati kondisi tersebut.

"Presiden meminta kita memberikan pelayanan publik terbaik. Sebab, kita bersaing ketat dalam mendatangkan investasi dari luar negeri," tuturnya.

Senada dengan Yasonna, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana mengatakan Satgas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Layanan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dibentuk untuk memastikan kepatuhan internal terhadap seluruh kebijakan keimigrasian dalam memberikan layanan visa dan izin tinggal.

"Ini merupakan good will dalam menindaklanjuti arahan Presiden saat rapat terbatas agar imigrasi segera melakukan perubahan total," kata Widodo.