Presiden Jokowi: Keadilan Konstitusional dan Penanganan Krisis Berjalan Beriringan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia, seperti negara-negara lain, berupaya menerapkan keadilan konstitusional (constitutional justice) seiring dengan upaya penanganan berbagai krisis.

"Selain memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan HAM, dan kepastian hukum, masing-masing negara pasti sedang berjuang keras menghadapi krisis pangan, energi, dan finansial. Masing-masing negara pasti mencari titik sinergi antara constitutional justice dan penanganan krisis," kata Presiden Jokowi di Nusa Dua, Bali, dilansir ANTARA, Rabu, 5 Oktober.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Kongres Ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 atau The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) dengan tema Constitutionalism and Peace yang dihadiri oleh hakim-hakim konstitusi dari 119 negara di Afrika, Amerika, Australia, Asia, dan Eropa.

WCCJ berada di bawah inisiatif Komisi Venice (Venice Commission) selaku konferensi tingkat paling tinggi dalam bidang peradilan konstitusi. Organisasi tersebut mempromosikan peradilan konstitusi sebagai elemen kunci bagi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan negara hukum.

"Saya memahami pentingnya peran Bapak/Ibu yang mulia, para hakim konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam menegakkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum," kata Presiden.

Namun, tugas tersebut makin sulit dan berat karena selain menegakkan constitutional justice, kata Presiden, semua negara di dunia saat ini harus menangani beberapa krisis. Bahkan, pandemi pun belum sepenuhnya berakhir tetapi dunia kembali dikejutkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang mengacaukan rantai pasok perdagangan global.

"Krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial tidak terhindarkan lagi," ucap Jokowi.

Presiden yakin 119 negara yang hadir dalam konferensi ini harus berjuang menghadapi masalah yang sama.

"Bagaimana menghadapi krisis pangan, bagaimana krisis energi, dan bagaimana menghadapi krisis finansial," kata Presiden.

Perang Rusia dan Ukraina dan masing-masing sekutunya belum ada tanda-tanda akan segera berhenti, menurut Presiden, perang yang berkelanjutan akan mengakibatkan krisis dunia yang berkelanjutan.

"Tentu saja kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun. Itu harapan kita semua, kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian, tetapi kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi berharap WCCJ menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman sehingga tercipta langkah bersama lintas negara dalam membangun perdamaian dalam menangani krisis dan sekaligus dalam menegakkan constitutional justice.

"Di tengah menguatnya rivalitas antarnegara, baik di bidang militer maupun ekonomi, kita harus memperkuat rajutan persahabatan antarbangsa, kita harus mendorong jalinan kerja sama antarnegara, kita perbanyak kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas perdamaian dan kemakmuran dunia," kata Presiden.

Presiden pun meminta ada perluasan ruang kerja sama, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral.

"Persaudaraan dan solidaritas harus terus kita bangun dengan langkah-langkah yang nyata dan hasil-hasil yang nyata," tegas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.