Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku dirinya terkonfimasi positif sejak Senin, 30 November 2020. Anies meminta semua orang yang pernah berinteraksi selama beberapa hari terakhir untuk melakukan tes usap PCR. 

"Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari terakhir, bisa kontak ke puskesmas terdekat untuk menjalani swab test," kata Anies dalam keterangannya, Selasa, 1 Desember.

Selain itu, Anies telah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI untuk menghubungi siapa saja orang yang sebelumnya melakukan kontak erat dengan Anies.

"Tentu tim tracing dari Dinkes juga akan mendata dan menghubungi kontak erat saya. Seluruh prosedur terkait akan dijalankan," ucapnya.

Hasil ini menyusul Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sebelumnya dinyatakan positif sejak Jumat, 27 November lalu.

Anies menyebut bahwa dirinya saat ini dalam keadaan baik dan masuk kategori orang tanpa gejala (OTG). Sekarang, dirinya menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis.

"Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi," kata Anies.

Anies menyebut, dirinya dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa dini hari. Pada Senin siang, 30 November, Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. 

Sebelumnya, pada Rabu, 25 November, Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif. 

Pada hari Minggu, 29 November, usai Wagub Riza dinyatakan positif COVID-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen karena intens bertemu dengan Riza dan hasilnya negatif.

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.  Anies akan tetap memimpin rapat-rapat yang telah dijadwalkan dan akan dilakukan secara virtual.

“Saya akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat secara virtual. Sejak Maret lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan Insyaallah tidak akan ada proses pengambilan kebijakan yang terganggu,” jelasnya.