Status Tersangka Kasus Korupsi Dana COVID, Bupati Flotim Nonaktifkan Paulus Igo Geroda dari Jabatan Sekda

KUPANG - Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi menonaktifkan terduga kasus korupsi dana penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 Paulus Igo Geroda (PIG) dari jabatannya sebagai Sekda Flores Timur.

"Proses penonaktifan PIG dari jabatannya sudah dilakukan semenjak kami terima surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan berstatus tersangka. Dan per Senin kemarin resmi dinonaktifkan," kata Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi saat dikonfirmasi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Antara, Selasa, 27 September. 

Selain itu, penonaktifan terduga korupsi dana COVID-19 itu juga dilakukan setelah adanya surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh kejaksaan negeri Flores Timur.

Saat surat penahanan terhadap terduga korupsi dari Kejari Larantuka diterima pada Senin kemarin. Surat penonaktifan juga dikeluarkan dengan tanda tangan dirinya.

Doris menambahkan bahwa penonaktifan PIG dari jabatan Sekda itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pasal 276 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Penonaktifan PIG dari jabatan Sekda juga sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Perka BAKN) nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemberhentian sementara pejabat.

Selain penonaktifan PIG sebagai sekda Flores Timur, surat penonaktifan juga keluar dari Pemerintah Flores Timur untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur Alfons H Betan (AHB) terkait kasus yang sama.

Sebelumnya Penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah Paulus Igo Geroda (PIG) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 tahun 2020 dengan kerugian negara Rp1,5 miliar lebih.

PIG merupakan Sekda sekaligus ex-officio Kepala BPBD dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tahun 2020. Tersangka dijerat dengan pasal 2 subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 di Kabupaten Flores Timur, bahwa sesuai hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, BPBD mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sejumlah Rp6.482.519.650 untuk penanganan darurat bencana.

Namun, proses pengajuan pencairan anggaran belanja tidak terduga oleh BPBD Flores Timur itu dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian anggaran belanja tidak terduga tersebut digunakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban tanpa didukung bukti yang sah.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana COVID-19 pada BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 yang diterima penyidik kejaksaan pada 5 September 2022, disebutkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.