Sebut Rekrutan Rusia Rentan Gesekan di Ukraina, Intelijen Inggris: Kurang Terlatih
Protes mobilisasi Rusia. (Twitter/@ThomasVLinge)

Bagikan:

JAKARTA - Rekrutan prajurit baru Rusia di Ukraina kemungkinan akan menghadapi tingkat gesekan yang tinggi, karena pelatihan yang tidak memadai, kata intelijen militer Inggris.

Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu mengumumkan rencana untuk memobilisasi 300.000 pasukan, untuk perang di Ukraina dalam wajib militer pertama negara itu sejak Perang Dunia Kedua.

Rusia bergerak cepat untuk menyusun cadangan, mengeluarkan 'puluhan ribu' surat panggilan di hari-hari berikutnya, kata Kementerian Pertahanan Inggris.

"Gelombang awal orang yang dipanggil di bawah mobilisasi parsial Rusia mulai tiba di pangkalan militer," kata Kementerian Pertahanan dalam penilaian intelijen terbaru, melansir The National News 26 September.

"Rusia sekarang akan menghadapi tantangan administratif dan logistik, untuk memberikan pelatihan bagi pasukan," sambung penilaian tersebut.

Tidak seperti kebanyakan tentara Barat, militer Rusia memberikan "pelatihan awal tingkat rendah kepada tentara di dalam unit operasional yang ditunjuk, daripada di tempat pelatihan khusus," katanya.

Biasanya satu batalyon dalam setiap brigade akan tetap berada di garnisun, jika dua lainnya dikerahkan dan dapat menyediakan instruktur untuk melatih setiap anggota baru.

"Namun, Rusia telah mengerahkan banyak dari batalyon ketiga ini ke Ukraina," ungkap Kementerian Pertahanan.

"Banyak dari pasukan yang direkrut tidak akan memiliki pengalaman militer selama beberapa tahun."

"Kurangnya pelatih militer, dan ketergesaan Rusia dalam memulai mobilisasi, menunjukkan banyak dari pasukan yang direkrut akan dikerahkan ke garis depan dengan persiapan minimal yang relevan. Mereka cenderung menderita tingkat gesekan yang tinggi," papar penilaian itu.

Diketahui, pengumuman mobilisasi itu memicu demonstrasi di seluruh Rusia, dengan polisi menahan lebih dari 730 orang, termasuk 300 di Moskow dan sekitar 150 di St Petersburg.

Protes terhadap rancangan itu terjadi di 32 kota, kata kelompok hak asasi OVD-Info.

Sementara, hukuman baru memperberat hukuman untuk desersi, penolakan untuk berperang dan penyerahan sukarela, dengan hukuman hingga 10 tahun penjara.