Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk menggantikan Edhy Prabowo. Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin sementara sebagai Menteri KKP Ad Interim.

Jokowi memiliki dua pilihan, apakah akan kembali memilih kader Gerindra atau justru memilih pihak lain, baik dari partai politik lainnya ataupun kalangan profesional.

Menurut pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menganggap bahwa pilihan tersebut justru menjadi dilema Jokowi dalam mengambil langkah politik.

"ini akan menjadi ujian bagi Presiden, apakan akan berdaulat menentukan menterinya sendiri, atau tetap politis dengan mengakomodir kepentingan Parpol," kata Dedi kepada VOI, Sabtu, 28 November.

Dedi memandang, Jokowi lebih baik memilih Menteri KKP dari kalangan profesional. Kata Dedi, hal ini mungkin akan kembali merenggangkan rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo.

Namun, jika kembali memilih dari kader Gerindra, ada pandangan yang kurang baik akibat tindakan korupsi Edhy yang merupakan kader Gerindra saat menjabat Menteri KKP.

"Secara politis Presiden semestinya tidak menempatkan kembali kader Gerindra di KKP, hal itu untuk menghindari potensi abuse of power terkait upaya pemberantasan korupsi di KKP. Paling mudah memilih adalah dengan memanggil kembali Susi Pudjiastuti," jelas Dedi.

Menurut Dedi, Jokowi akan mendapat sentimen positif jika dirinya menggaet Susi Pudjiastuti agar kembali menjadi Menteri KKP. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa partai politik lain pasti akan mengintervensi.

"Di sinilah kedaulatan Jokowi dipertaruhkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo pengganti Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun, sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum buka suara soal penggantian jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Edhy menyatakan dirinya mengundurkan diri karena menjadi tersangka di KPK.

"Pengunduran pak Edhy Prabowo kami terima. Kalau sebagai menteri, (keputusan pengganti Edhy, red) itu hak prerogatif presiden," kata Dasco, Kamis, 26 November.

Dasco mengaku Partai Gerindra tidak ingin mencampuri apapun keputusan Jokowi terkait pemilihan di jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut. Lagipula, kata Dasco, Jokowi juga belum menyampaikan apakah calon Menteri KKP baru kembali dipilih dari Partai Gerindra atau pihak lain.