JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan masyarakat wajib taat terhadap hukum. Termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Semua orang harus patuh kepada penegakan hukum, dan itu komitmen kita sebagai bangsa untuk mematuhi hukum," kata Wapres Ma'ruf Amin kepada wartawan saat ditanya soal perkara hukum terkait Lukas Enembe di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 23 September.
Diketahui KPK kembali memanggil Lukas Enembe untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin, 26 September mendatang.
Sebelumnya, Lukas Enembe mangkir dengan alasan sakit saat KPK jemput bola agar dapat melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Papua pada pada 12 September.
"Saya kira penegakan hukum oleh KPK, (memberantas) korupsi sudah ada dasar hukumnya, undang-undangnya ada, kewenangan diberikan ke KPK sepanjang ada bukti-bukti yang jelas," ujar Wapres.
Wapres menegaskan tidak ada pengecualian dalam proses hukum.
"Saya kira semua orang, siapa saja bisa diproses secara hukum dengan bukti-bukti yang jelas, kita lihat prosesnya seperti apa, tidak terkecuali," tegas Wapres.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat mengungkapkan Lukas Enembe diduga melakukan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Berdasarkan hasil analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan setoran tunai Lukas Enembe ke kasino judi senilai 55 juta dolar AS atau setara dengan Rp560 miliar.
Jumlah itu merupakan akumulasi dari uang yang diduga pernah disetor oleh Lukas ke kasino. PPATK pernah menemukan dalam satu kali transaksi, Lukas diduga menyetor hingga 5 juta dolar AS.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Isu 'Kakak Asuh' Beking Ferdy Sambo, Polri Sebut Hanya Sebatas Dugaan
23 September 2022, 15:06 -
| BERITA
Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan Golkar, PAN: Kita Bergembira Jika Ada Anggota Baru di KIB
23 September 2022, 11:18
PPATK sudah memblokir rekening Lukas Enembe sebesar Rp71 miliar. Kasus korupsi lainnya yang diduga terkait kasus Lukas Enembe ini, seperti dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.
Namun sejumlah masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi "Save Gubernur Papua Lukas Enembe" di Kota Jayapura pada 20 September 2022. Demonstran meminta agar KPK mencabut status tersangka terhadap Lukas Enembe.
KPK sudah menegaskan penyidikan yang telah dilakukan terkait dugaan korupsi di Papua murni dalam rangka penegakan hukum tanpa adanya kepentingan lain.
Terkait
