JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan tugas pengawasan pemilu secara tegas, termasuk dalam hal penegakan hukum terkait pengawasan pemilu.
"Permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegak dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dilansir ANTARA, Kamis, 22 September.
Menurut Bagja, dalam audiensi tersebut Presiden Jokowi sempat bercerita pengalamannya diperiksa Bawaslu semasa dalam proses pencalonan, termasuk sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.
Presiden, lanjut dia, bahkan menyebut pengalaman-pengalaman itu sebagai kenangan terbaik karena menjadi wujud nyata ketegasan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
"Beliau mengapresiasi dan menilai inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan proses-proses kampanye, penggalangan masa, dan lain-lain," katanya.
BACA JUGA:
Jokowi berpesan kepada Bawaslu agar terus menjaga ketegasan tersebut guna memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkelanjutan di masa mendatang.
Presiden Jokowi sambung Bagja mengatakan Bawaslu dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam.
"Hal-hal itu harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi," katanya.
Terkait
