MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mempertanyakan kabar pemanggilan dirinya oleh Bawaslu Kota Makassar. Gubernur Sulsel yang akrab disapa Prof NA ini ikut diadukan tim hukum pasangan calon di Pilkada Makassar M Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi (ADAMA).
“Tidak ada (panggilan), ngapain saya dipanggil?” kata Gubernur Sulsel Nurdin kepada wartawan di Makassar, Rabu, 25 November.
Nurdin menegaskan tidak pernah menyinggung orang. Dia juga mengaku tidak pernah memberikan pernyataan dukung mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Makassar.
“Saya tidak pernah bikin apa-apa kok. Pernah nggak kamu dengan saya pidato di mana-mana menyinggung (orang). Itu hoaks, itu kan gampang laporin orang tapi faktanya ada nggak?” lanjut gubernur Nurdin.
“Saya nggak pernah nyinggung orang, tidak pernah dukung mendukung, masa ia misalnya si B, kenal aja nggak,” ujar Nurdin.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan dan penanganan Pelanggaran Bawaslu Makassar, Sri Wahyuni, menyebut ada undangan klarifikasi terhadap Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
“Cuma belum ada konfirmasi dari beliau,” kata Sri dikonfirmasi terpisah.
BACA JUGA:
Tim ADAMA sebelumnya mengadukan kasus rekaman yang berisi mengarahkan dukungan ke pasangan calon tertentu di Pilkada Makassar yang diakui Sekretaris Camat Ujung Tanah.
Tim hukum paslon Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama) melaporkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
"Kita melaporkan mengenai persoalan keterlibatan pejabat mulai dari gubernur, Pj wali kota sampai kepada camat-camat terlibat dalam pilkada di Makassar," ujar Juru Bicara tim hukum Danny Pomanto-Fatmawati, Akhmad Rianto, dihubungi VOI, Senin, 23 November.
Bawaslu Kota Makassar sebetulnya sudah melimpahkan kasus pelanggaran netralitas ASN terkait Pilkada Makassar ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sekretaris Camat Ujung Tanah, Andi Syaiful diduga melanggar netralitas karena ajakan mendukung calon tertentu di Pilkada Makassar. Pihak Bawaslu mengatakan itu tindakan pribadi oknum, dan tidak menemukan keterkaitan dua nama yaitu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang akrab disapa Prof NA dan Pj wali kota Makassar Rudy Djamaluddin.
Tapi Tim Hukum ADAMA, Akhmad Rianto mengatakan, ada perkembangan terbaru yang ditemukan. Dia menjelaskan mengenai persoalan keterlibatan gubernur, Pj wali kota Makassar menyangkut mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71, ayat 3 mengenai tentang keterlibatan dalam kampanye yang menguntungkan pasangan calon tertentu.
"Jadi apa yang dilakukan mereka ini itu terkait dengan adanya instruksi secara tidak langsung yang dilakukan oleh gubernur dalam hal ini dan Pj wali kota itu untuk memerintahkan untuk memilih paslon nomor tertentu, kan begitu memang tidak ada di lapangan," jelasnya
