JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan berbagai persiapan agar proses vaksinasi bisa dilakukan sesuai target yakni akhir 2020 atau awal 2021. Salah satunya, menyiapkan sistem informasi big data yang terintegrasi untuk membantu dan memantau pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 99 tahun 2020, Kementerian Kesehatan yang menjadi komando dari proses vaksinasi. Sedangkan, Kementerian BUMN akan membantu untuk mempersiapkan sistem informasi big data yang terintegrasi secara menyeluruh.
Erick berujar target awal yang akan divaksin adalah di rentang usia 18 hingga 59 tahun. Sementara target yang akan diimunisasi yaitu 67 persen.
"Mengingat kebutuhan akan vaksin yang sangat tinggi namun masih terbatas, pemerintah ingin sekali memastikan perjalanan vaksinasi setransparan mungkin dan pemerintah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," katanya, dalam webinar, Selasa, 24 November.
Pemerintah, kata Erick, akan mengeluarkan dua tipe vaskin, yaitu vaksin bantuan pemerintah dan juga vaksin mandiri. Vaksin bantuan pemerintah diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan masyarakat tidak mampu. Sedangkan vaksin mandiri untuk masyarakat yang mampu membayar sendiri.
Erick mengatakan, guna mendukung pendistribusian vaksin COVID-19 secara merata di Indonesia, pemerintah mempersiapkan sistem informasi big data dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma (Persero) sebagai agregator.
"Kembali saya tekankan, data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN, Telkom, Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data terekam dengan baik. Jadi ini bukan milik kita, ini milik pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Digital Business Telkom Indonesia Muhamad Fajrin Rasyid mengatakan, perusahaannya tengah bertransformasi menjadi perusahaan digital telekomunikasi. Proses transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan bisnis teknologi saat ini.
BACA JUGA:
Fajrin menjelaskan, pengembangan teknologi yang dilakukan Telkom di dalamnya termasuk data analytics. Data ini menjadi dasar bagi sistem informasi dan satu data vaksinasi COVID-19 untuk membantu KPC-PEN.
"Sistem informasi ini dibuat untuk beberapa tujuan, salah satunya mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan (untuk tenaga kesehatan), Disdukcapil, Kemendagri, TNI dan Polri untuk validitas penerima vaksin," tuturnya.
Menurut Fajrin, sistem ini akan menyortir data kelompok prioritas. Mulai dari siapa yang akan divaksin persisnya siapa saja, nama, dan alamatnya sudah ada. Adapun sistem ini akan digunakan baik untuk program vaksin pemerintah maupun vaksin mandiri.
"Sehingga orang yang sudah terdaftar di satu sistem ga perlu terdaftar di sistem lain sehingga kita dapat mengurangi duplikasi dan juga memberikan vaksinasi kepada orang lebih tepat sasaran," ucapnya.
Fajrin berujar, ketika vaksin sudah ada, sistem informasi ini juga akan digunakan untuk memonitor pengiriman vaksin, jumlah stok vaksin dan mencocokkan dengan kebutuhan vaksin, serta teknis distribusi lainnya dengan memberikan laporan kontrol harian.