Vaksinasi Berlangsung Hingga 2022, Erick Thohir Perbaiki Basis Data Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat mulai tahun ini hingga 2022. Program ini akan dibarengi dengan perbaikan sistem data base masyarakat yang digunakan dalam proses vaksinasi. Termasuk sistem untuk pendistribusian vaksin. 

Urusan pendataan masyarakat masih menjadi persoalan di negeri ini. Penyebabnya, karena data masyarakat antar lembaga berbeda-beda. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat, saat ini data base masyarakat masih terpencar-pencar. Karena itu, melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait, pemerintah akan melakukan perbaikan sistem untuk menyatukan data base tersebut. 

"Alhamdulillah ini kesempatan buat kita sebagai bangsa, kapan lagi kita perbaiki sistem dan data base kita yang selama ini terpencar-pencar. Vaksinasi ini tahun depan (dilanjutkan) lagi, maka suka engak suka, data akan terkumpul terbuka dan transparan," ujarnya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Januari. 

Erick menjelaskan, terkait dengan pembenahan data ini pihaknya melalui PT Bio Farma (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) telah menyusun skema satu data yang digunakan dalam proses vaksinasi. 

Erick mengatakan infrastruktur sistem satu data tersebut digunakan untuk  mengatur vaksinasi agar tepat sasaran. Sistem yang tengah dibangun tersebut akan mendata penerima vaksin melalui penyaringan data individu penerima vaksin prioritas. 

Setelah itu akan dikembangkan aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri dengan memetakan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Di mana, seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Melalui sistem tersebut, kata Erick, peserta penerima vaksin tidak dapat terdaftar di sistem lain. Sehingga meminimalisir kemungkinan duplikasi dan dapat diterima masyarakat dengan tepat sasaran. 

Di samping itu, Erick mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan sebuah sistem untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh penjuru Indonesia. Nantinya, pergerakan vaksin tersebut akan bisa dipantau dari tempat produksi hingga ke wilayah yang dituju. 

"Bagaimana dari vial, dari boks sampai ke mobil itu semua ada QR code-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail," ujarnya. 

Selain itu, Erick meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian lainnya, dan kepala daerah agar proses distribusi vaksin ini bisa berjalan lancar. 

"Juga ingin memastikan bahwa setelah sampai provinsi turunannya sampai daerah-daerah terpencil bisa terjadi dengan baik, karena cold chain-nya karena penyimpan pendinginnya harus konsisten 2-8 derajat celsius," katanya.