SBY Ingatkan Jokowi: Vaksinasi COVID-19 Harus Sukses karena Anggarannya Besar, Jangan Sampai Utang Terus

JAKARTA -  Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menepati janji-janji terkait penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Salah satunya, memberikan layanan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat yang jadi target penerima.

SBY mengatakan, hadirnya vaksin dari berbagai jenis dan negara pembuatnya merupakan harapan baru. Sangat mungkin vaksin dan vaksinasi menjadi titik balik (turning point) bagi pengakhiran pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karenanya, vaksinasi sebagai program pemerintah dan gerakan nasional haruslah benar-benar sukses.

"Saya yakin rakyat Indonesia, termasuk saya, sangat berharap pemerintah dapat melakukan vaksinasi nasional ini dengan baik. Harus sukses dan tak boleh gagal," katanya, dalam sebuah catatan berjudul 'Indonesia Tahun 2021: Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-Siakan' dikutip dari akun Facebook resminya, Jumat, 8 Januari.

Apalagi, kata SBY, untuk program vaksin dan vaksinasi ini pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Sementara, keuangan negara dan ruang fiskal Indonesia sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat.

"Point saya adalah apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri," tuturnya.

Menurut SBY, jika janji vaksinasi gratis tidak terlaksana akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dia menyebut masyarakat bisa panik, marah, dan kehilangan harapan sehingga imbasnya seluruh upaya mengatasi pandemi pun bisa gagal.

Meski begitu, SBY menilai pemerintah sebenarnya mampu mengelola vaksinasi dengan baik. "Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual," ucapnya.

Terkait pemilihan jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat, SBY meyakini pemerintah telah mempertimbangkan segala aspeknya. Ia hanya menyampaikan faktor keamanan dan efikasi menjadi dua faktor utama yang harus dipenuhi.

"Yang penting penjelasan pemerintah kepada masyarakat harus gamblang, transparan, dan dapat dimengerti dengan baik," ucapnya.

Di samping itu, SBY mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan yakni jumlah rakyat Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa lebih. Sehingga proses vaksinasi tentu memerlukan waktu. Karena itu, ia mengingatkan, jangan sampai upaya mengatasi COVID-19 saat ini menjadi kendor, termasuk dalam menjalankan berbagai pembatasan yang diperlukan.

Tak hanya itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyoroti perbedaan informasi antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pejabat senior Kemenkes soal lama waktu vaksinasi. Budi Gunadi pada 2 Januari lalu menyampaikan bahwa vaksinasi akan tuntas dalam 3,5 tahun.

Sehari kemudian, pejabat senior Kemenkes meralat dengan menyatakan bahwa vaksinasi akan selesai dalam 15 bulan. Artinya, kata SBY, vaksinasi terakhir terhadap masyarakat Indonesia akan berlangsung 13 April 2022.

"Saya tak ingin berdebat tentang realistiknya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi di negeri ini. Timeline-nya juga seperti apa. Yang penting, segalanya mesti direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan dengan baik," tuturnya.