Syarat untuk Suharso Monoarfa dari Mardiono agar Terwujudnya Islah PPP
Eks Ketum PPP sekaligus Menteri PPN, Suharso Monoarfa . (ANTARA-Yulius Satria W)

Bagikan:

JAKARTA - Plt. Ketua Umum (Ketum) PPP hasil Mukernas Serang, Muhammad Mardiono, didorong untuk melakukan islah atau berdamai dengan mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Mardiono mengaku ada keinginan islah. Namun, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengajukan satu syarat kepada Suharso.

"Iya tentu (ingin islah, red) semua ini kan, kita sedang membangun konsep besar bukan untuk orang, tapi untuk partai," ujar Mardiono kepada wartawan, Rabu, 7 September.

"Kalau kita sebagai anggota partai, sebagai kader partai, ya berkewajiban untuk mencegah agar misalnya tidak menjadi polemik, kemudian ini tidak berkepanjangan," lanjutnya.

Adapun syarat yang harus terpenuhi demi terwujudnya islah, Mardiono mengatakan semua harus didasari kepentingan partai, bukan keinginan perseorangan.

"Tentunya syaratnya untuk kepentingan PPP, bukan untuk kepentingan orang pribadi. Tentu itu syaratnya," ujarnya.

Di satu sisi, Mardiono menegaskan, hasil Mukernas Serang yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum PPP merupakan putusan bersama bukan keputusan pribadi. Menurutnya, Mukernas merupakan roh dari PPP.

"Karena itu kan pelaksanaan dalam berbagai kegiatan ini adalah kita tidak sendirian, melibatkan banyak, demi kepentingan partai," ucap Mardiono.

Sebelumnya, DPW PPP Jawa Timur mendorong agar Mardiono dan Suharso Monoarfa segera melakukan islah untuk mencegah kisruh di internal PPP.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Anshori berharap dalam kondisi seperti ini ego masing-masing harus dapat diredam, bertemu dan berembuk untuk kepentingan PPP ke depan.

"Mereka harus ketemu dan harus secepatnya. Jadi memang butuh jiwa besar seluruh pihak untuk kebesaran partai bukan untuk membesarkan perorangan," kata Mujahid, Rabu, 7 September.

Mujahid khawatir, apabila dinamika ini berujung kisruh dan perpecahan internal partai dapat mengganggu sejumlah persiapan menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Apalagi, tahapan dan proses verifikasi menuju tahun politik telah bergulir.

Apabila tidak diselesaikan, menurutnya, PPP hanya akan berkutat pada konflik dan gaduh di internal. Sehingga dikhawatirkan akan menggerus perolehan elektoral mendatang.

"Sehingga, kami berharap seluruhnya menurunkan ego dan orientasinya harus membesarkan PPP," katanya.