Sebut Krisis Myanmar Terkendali, Pemimpin Rezim Militer Janji Gelar Pemilu Secepatnya: Tanpa Tekanan dari Luar

JAKARTA - Krisis di Myanmar terkendali dan militer yang berkuasa akan mengerahkan segala dayanya, untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan seperti yang direncanakan, asalkan bebas dari campur tangan asing, kata pemimpin rezim militer.

Berbicara kepada kantor berita Rusia RIA dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Hari Rabu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan terlalu dini untuk membahas penundaan pemilihan, yang dijadwalkan pada Agustus tahun depan, sementara junta masih memiliki banyak waktu untuk memulihkan ketertiban.

"Kami berjanji akan mengadakan pemilihan dalam waktu dekat, berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi ini," kata Min Aung Hlaing, melansir Reuters 7 September.

"Selain itu, pemilihan harus diadakan tanpa tekanan dari luar. Jika tidak, maka tidak akan adil dan transparan. Dan kami akan melaksanakan pemilihan kami sendiri tanpa tekanan dari luar," tegasnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak Min Aung Hlaing memimpin kudeta pada Februari 2021, terhadap pemerintah peraih Nobel Aung San Suu Kyi, menangkapi para pemimpin, menahan ribuan aktivis dan pengunjuk rasa.

Penangkapan massal, pembunuhan dan tuduhan kebrutalan sistematis oleh pasukan keamanan, telah menimbulkan gerakan perlawanan bersenjata yang telah berjuang untuk dibasmi oleh junta.

PBB menuduh militer melakukan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tuduhan yang disebutnya campur tangan.

"Situasi terkendali. Tahun lalu banyak lagi kejadian, lebih besar. Sejak April tahun ini, jumlah dan skalanya menurun, meski bertahap, tapi signifikan," ujar jenderal senior itu.

Diketahui, Min Aung Hlaing berada di Rusia untuk menghadiri pertemuan puncak ekonomi, mengatakan Myanmar sedang dalam proses membeli minyak dari Rusia dan membayar dalam rubel, karena mengalami kesulitan menggunakan mata uang lain.

Dia mengatakan negaranya dan Rusia sama-sama menginginkan perdamaian dan stabilitas, mengatakan negara-negara Barat mendanai dan mempersenjatai 'teroris' di Myanmar, yang dia tegaskan tidak mendapatkan tempat.