Puan Maharani Pastikan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM Didengar, Wanti-wanti Pemerintah Salurkan BLT Tepat Sasaran

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pihaknya mendengar aspirasi sejumlah elemen masyarakat yang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan akan menindaklanjuti-nya dengan menyampaikan kepada pemerintah.

"Menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisi-nya. Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah," kata Puan dikutip ANTARA, Selasa, 6 September.

DPR sambung Puan meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan penyesuaian harga BBM. "Jangan sampai kemudian membuat rakyat lebih susah atau lebih sulit," kata dia.

Puan juga mengingatkan agar kementerian yang berwenang dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, agar bantalan sosial tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

"Berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau sasaran atau alamat," ujarnya.

Selain itu, Puan mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih lanjut terkait penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM di lapangan.

Puan juga merespons aksi walkout atau keluar di tengah rapat yang dilakukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Rapat Paripurna Khusus HUT Ke-77 DPR RI berlangsung. Menurutnya, hal tersebut bagian dari proses demokrasi.

"Ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan, berbeda pandangan itu biasa," sambungnya.

Pada hari ini, DPR menggelar Rapat Paripurna Khusus Pidato Ketua DPR dalam Rangka HUT Ke-77 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021-2022. Rapat ini juga digelar sekaligus dengan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023.

Di waktu bersamaan, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR/MPR RI.

Adapun Fraksi PKS mengambil sikap walkout sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM, ketika Rapat Paripurna digelar di dalam Gedung Nusantara II. Sejumlah anggota dan pimpinan Fraksi PKS pun kemudian bergabung dengan mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR/MPR.