FPI Tuding Jokowi yang Perintahkan TNI Copot Baliho Rizieq Shihab

JAKARTA - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menduga bahwa pencopotan baliho dan spanduk bergambar Rizieq Shihab oleh pasukan TNI dilakukan atas dasar keinginan Presiden Joko Widodo.

Dugaan FPI ini berbanding terbalik dengan ucapan Panglima Daerah Komando Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, pencopotan spanduk Rizieq Shihab adalah perintahnya.

"Pencopotan baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan jelas kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden," kata Munarman kepada wartawan, Jumat, 20 November.

Dugaan ini, kata Munarman, didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa operasi militer dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Rakyat tentu tahu, pencopotan baliho itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, di mana menurut UU, TNI bergerak atas dasar keputusan politik negara," ungkap Munarman.

Diketahui, sejumlah video orang berbaju loreng tampak menurunkan spanduk FPI yang bertuliskan 'Di Bawah Komando Imam Besar' yang bergambar Rizieq menggunakan sorban berwarna hijau dan memakai baju berwarna putih. Video ini berdurasi 11 detik dan memperlihatkan sejumlah orang dengan baju loreng memotong tali yang mengikatkan spanduk ini di tiang bambu.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman menyebut tindakan tersebut atas perintahnya. "Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung usai melaksanakan kegiatan apel kesiapan bencana dan pilkada serentang di Monas.

Perintah ini dikeluarkan menyusul spanduk bergambar Rizieq yang telah diturunkan oleh Satpol PP namun tak lama dipasang lagi. Lagipula, setiap masyarakat yang ingin memasang baliho seharusnya taat dengan aturan yang berlaku termasuk lokasi pemasangannya dan harus membayar pajak.

"Siapapun di Republik ini, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri seakan dia yang paling benar. Enggak ada itu," tegasnya.