Poros Koalisi Untuk Pilpres 2024 Sudah Muncul, Pengamat: Jangan Cuma Tawar Menawar Calon, Tapi Bentuk Demokrasi yang Baik

JAKARTA - Beberapa partai politik sudah mendeklarasikan poros koalisinya menjelang Pemilu 2024. Seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan koalisi Gerindra-PKB. 

Kedua poros ini pun dikabarkan melirik partai lain untuk memperbesar kekuatan mereka menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, mengatakan guna mencapai kepentingan yang besar maka koalisi juga harus 'digemukkan'. 

"Dengan bentukan koalisi ini kita lihat juga, jangan cuma untuk meningkatkan porsi tawar-menawar, mendapatkan calon yang elektabilitasnya tinggi, namun bagaimana bisa membentuk sistem jangka panjang, demokrasi," ujar Cecep di Jakarta, Jumat, 19 Agustus. 

Cecep melanjutkan, Pemilu 2024 merupakan pemilu ke-5 setelah 1999 di era reformasi. Dia berharap, demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik, yaitu membawa Indonesia ke demokrasi yang lebih matang dengan ditandai dengan adanya kerjasama politik yang baik.

Oleh karena itu, Cecep menilai, bahwa koalisi harus membawa manfaat bagi bangsa. "Kalaupun membangun koalisi dengan membangun politik demokrasi, bukan hanya untuk jangka pendek untuk mengusung dan memuluskan calon mereka saja," kata Cecep.

Setidaknya, tambah Cecep, saat ini sudah ada dua poros menjelang Pemilu 2024. Yaitu KIB yang dikabarkan tengah mendekati Partai Demokrat, sementara Gerindra-PKB dengan PDIP. 

"Jika kita bicara koalisi yang terbangun di Indonesia, pengalaman dari beberapa Pemilu, biasanya bukan koalisi permanen. Selalu berubah-ubah. Koalisi di pusat dan daerah biasanya berbeda. Dengan bermunculannya berbagai koalisi, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin sehat dan dinamis," jelas Cecep. 

Cecep menuturkan, dengan berkoalisi parpol bisa memajukan calon mereka sendiri, maupun melihat-lihat calon dari partai satu koalisi, dan kemudian mengincar satu yang memiliki elektabilitas tertinggi.

"Tunjukkan ke bawah performa mereka, sekarang yang masih ada di birokrasi, DPR, terus bekerja untuk rakyat, maka ketika Pilpres, masyarakat akan bisa memilih secara rasional. Yang dilihat adalah rekam jejak Capres dan Cawapresnya," kata Cecep.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa KIB bersifat inklusif dan terbuka kepada siapa saja. 

"Kita ingin politik yang dikedepankan merupakan politik yang menyatukan, inklusif dan didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini," ujar Airlangga saat mendaftar ke KPU beberapa waktu lalu. 

Sembari membangun koalisi, Airlangga juga mengingatkan para elit, khususnya yang berambisi untuk maju sebagai Capres dan Cawapres agar mulai membuat visi misi, dan bekerja nyata dengan posisi atau jabatan mereka saat ini.