Anies Kerja Sama Sediakan Indekos Kelas Menengah dengan Swasta, PDIP: Harusnya Kerjakan Rumah DP Rp0

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan kerja sama penyediaan hunian indekos hingga apartemen khusus kelas menengah bersama pihak swasta.

Menurut Gilbert, ada pekerjaan yang lebih memiliki urgensi untuk dilakukan Anies dibandingkan memfasilitasi hunian seperti kos-kosan kelas menengah.

Misalnya, penyelesaian program Rumah DP Rp0 yang kini capaiannya masih sedikit. Sebab, program ini merupakan janji politiknya yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

"Itu urusan kecil yang lebih pantas digarap pihak swasta. Seharusnya Rumah DP Nol Rupiah yang dikerjakan. Jangan jadi janji surga dan yang dilakukan malah pengalihan isu seakan-akan bekerja," kata Gilbert, Jumat, 19 Agustus.

Lagipula, saat ini, Pemprov DKI harus memutar otak untuk menutupi potensi kehilangan Rp2,7 triliun karena Anies mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

"Pemprov itu bertugas mengembalikan pajak yang dipungut untuk orang kelas bawah berupa perumahan layak, karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI," ujar Gilbert.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama menyediakan hunian bertajuk Alaspadu dan Rumapadu khusus untuk kelas menengah di kawasan transit oriented development (TOD).

Kerja sama ini dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui anak usahanya PT Integrasi Transit Jakarta dengan PT Rukita Bhinneka dan PT Cove Living Indonesia.

Alaspadu merupakan hunian sewa serupa indekos berkonsep co-living dan Rumapadu merupakan hunian kepemilikan berupa apartemen. Sasaran penghuninya merupakan kalangan pekerja dengan penghasilan antara Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan.

Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, Anies menyebut Pemprov DKI berupaya untuk melayani kebutuhan hunian bagi masyarakat pada semua kalangan. Bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga pada segmen kelas menengah.

"Yang tidak boleh dilewatkan ada kaum ekonomi menengah, sebagian berusia muda yang baru mulai meniti perjalanan kariernya, tapi sudah mulai hidup mandiri. Mereka membutuhkan hunian. Nah, pada kelompok muda ini, kita menawarkan konsep baru. Sekarang, negara masuk dengan tawaran baru, Tinggallah di sekitar tempat anda bekerja, tinggallah di sekitar transportasi umum,"kata Anies di lokasi Alaspadu, Jalan Kudus Menteng, Stasiun Dukuh Atas BNI, Jakarta Pusat.

Menurut Anies, pengeluaran sehari-hari warga kelas menengah yang tinggal di Alaspadu dan Rumapadu bisa diefisiensikan karena hunian mereka dekat dengan sistem transportasi yang terintegrasi.

“Betapa lebih murah tinggal di kawasan seperti ini. Monthly spendingnya itu efisien. Daripada tinggal di tempat jauh, lalu setiap hari melakukan commuting, baik bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum," ujarnya.