Tiga Orang Tewas Akibat Banjir, Seoul akan Larang Rumah Bawah Tanah dan Semi-Basemen

JAKARTA - Pemerintah Kota Seoul tidak akan lagi memberikan izin untuk membangun rumah bawah tanah atau basemen dan semi-basemen, sambil mendorong untuk secara bertahap menghapuskan rumah-rumah model tersebut yang sudah ada, kata para pejabat Rabu.

Rencana tersebut menyusul kematian tiga anggota keluarga di sebuah rumah semi-basemen, yang terendam banjir di Distrik Gwanak Seoul Senin malam, ketika curah hujan yang melanda kota dan daerah sekitarnya mencapai rekor.

Seorang wanita berusia 40-an, yang dilaporkan memiliki cacat perkembangan, bersama dengan saudara perempuannya dan putri remaja saudara perempuannya, mencari bantuan setelah rumah mereka terendam akibat hujan lebat. Tetapi, mereka ditemukan tewas beberapa jam kemudian, ketika tim penyelamat memompa air banjir dan memasuki rumah, melansir Korea Times 10 Agustus.

"Saya berdoa bagi para korban dan meminta maaf atas nama pemerintah, kepada orang-orang yang mengalami gangguan," ujar Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam pertemuan Majelis Nasional, seperti mengutip Yonhap.

Pada tahun 2020, lima persen atau 200.000 dari total rumah di Seoul berada pada tingkat basemen atau semi-basemen.

Pihak otoritas mengatakan akan memulai konsultasi dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Bangunan, sehingga benar-benar melarang penggunaan ruang bawah tanah dan semi-basemen untuk tujuan perumahan, kata para pejabat.

Selain itu, otoritas berencana untuk menginstruksikan 25 kantor distriknya minggu ini, untuk tidak memberikan izin konstruksi bagi rumah bawah tanah sampai revisi yang diharapkan dari Undang-Undang Bangunan, menurut para pejabat.

Pemerintah Kota Seoul berencana untuk memberikan waktu hingga 20 tahun, bagi pemilik rumah basemen atau semi-basemen yang ada untuk mengalihkannya ke penggunaan non-perumahan.

Sebagai imbalannya, kota akan memberikan insentif kepada pemilik, seperti subsidi renovasi, atau membeli properti bawah tanah mereka untuk mengubahnya menjadi gudang komunal atau fasilitas masyarakat, menurut pejabat tersebut.