Wakil Bupati Pastikan Tak Ada Kendala di Mamberamo Tengah Meski Bupati Jadi Buronan KPK

JAKARTA - Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kanelak memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal meski Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pekerjaan bupati kini dijalankannya sehingga tak ada gangguan.

"Saya sudah lakukan dengan baik. Tidak ada masalah," kata Yonas kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Agustus.

Dia memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik setelah Ricky buron.

"Tidak ada masalah (di, red) Mamberamo Tengah saat ini," tegas Yonas.

Sementara saat disinggung perihal keberadaan Ricky, Yonas mengaku tak tahu. Dia tak mau berkomentar banyak soal hal tersebut.

"Saya tidak tahu. Saya tidak akan komentar masalah itu," ungkapnya.

Yonas dipanggil KPK untuk diperiksa terkait dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Selain Yonas, penyidik juga memanggil seorang saksi lainnya yaitu PNS Kabupaten Mamberamo Tengah bernama Slamet. Namun, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri hingga saat ini belum memerinci apa yang didalami dari dua saksi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, KPK terus mengusut dugaan suap dan gratifikasi di Mamberamo Tengah, Papua. Sejumlah saksi sudah dipanggil dan penggeledahan telah dilaksanakan.

Hanya saja, di tengah proses itu, Ricky yang belum diumumkan sebagai tersangka justru kabur. Dia disebut melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalan tikus dengan dibantu sejumlah pihak, termasuk ajudan dan dua anggota TNI.

Terkait bantuan yang diberikan oleh pihak TNI ini, KPK menyebut pihaknya sudah mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk berkoordinasi demi memeriksa kedua anggota itu. Apalagi, berdasarkan informasi beredar, seorang prajurit TNI itu berpangkat Dandim.

KPK memastikan akan terus mengejar Ricky. Mereka melakukan segala cara, termasuk mengajak masyarakat yang tahu keberadaan Ricky melapor ke call center 198 atau menginformasikan pada pihak kepolisian.