Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok Karena Tarif Rp3,75 Juta, DPR Bakal Panggil Kemenparekraf

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo menyoroti aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo. Mogok massal dan protes ini sebagai dampak dari kenaikan drastis tarif Taman Nasional Kawasan Komodo hingga Rp3,75 juta. 

Andreas mengatakan, pihaknya akan memanggil Kemenparekraf dan pelaku wisata Labuan Bajo pada masa sidang yang akan datang untuk meminta penjelasan. 

"Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-1 akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada masa sidang yang akan datang," ujar Andreas, Rabu, 3 Agustus.  

Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur itu menilai, mogoknya pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal.

Yakni, pertama, kenaikan tarif yang sangat drastis hingga Rp3,75 juta sehingga menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo. Pelaku wisata khawatir akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

Menurutnya kenaikan tarif tersebut akan berimbas pada pelaku wisata dan ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo. 

"Kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," ungkap Andreas.

Kedua, lanjut Andreas, meskipun soal kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo sudah dijawab dengan tidak adanya kenaikan pada kunjungan ke pulau Rinca, namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp3,75 juta rupiah. Dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan pemda NTT.

"Akan tetapi, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata," katanya. 

"Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar," sambungnya. 

Namun, menurut Andreas, penyebab mogok massal ini nampaknya dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata terhadap alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola Taman Nasional Komodo.

Oleh karena itu, Andreas berharap Pemda NTT dan perwakilan organisasi organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo. Sebab kata dia, situasi Labuan Bajo dengan banyak aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. 

"Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," kata Andreas.