Sambut Baik Diplomasi Nuklir Rancangan Uni Eropa, Iran Desak Amerika Serikat Tunjukkan Keinginan
Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian. (Wikimedia Commons/khamenei.ir)

Bagikan:

JAKARTA - Iran menyambut baik upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali pakta nuklir 2015 dengan negara-negara besar pada Rabu, sehari setelah diplomat tinggi Uni Eropa mengusulkan rancangan teks baru untuk memulihkan perjanjian itu.

"Iran menyambut baik kelanjutan diplomasi dan negosiasi," media pemerintah Iran mengutip Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian yang mengatakan kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui telepon, melansir Reuters 28 Juli.

"Amerika Serikat selalu menyatakan bahwa ia menginginkan kesepakatan, jadi pendekatan ini harus dilihat dalam kesepakatan dan praktik," tambah Amirabdollahian. Tidak segera jelas apa yang dia maksud.

Borrell pada Hari Selasa mengatakan, dia telah mengusulkan rancangan teks baru untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015, di mana Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan bantuan dari sanksi ekonomi.

Kemudian, Presiden AS ketika itu Donald Trump mengingkari kesepakatan pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS, mendorong Iran untuk melanggar batas nuklir kesepakatan.

Kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) bertujuan untuk mempersulit Iran mengumpulkan bahan fisil untuk senjata nuklir, sebuah ambisi yang telah lama dibantah Iran, dengan mengatakan program atomnya adalah untuk tujuan damai.

Pada Hari Selasa, Departemen Luar Negeri mengatakan sedang meninjau proposal yang diajukan Borrell dan akan menanggapi Uni Eropa.

Dikatakan Borel, kesepakatan di atas meja mencerminkan "tekad semua untuk memastikan keberlanjutannya, termasuk komitmen Presiden Joe Biden dan jaminan AS dalam hal ini."

Dia tampaknya merujuk pada komitmen Preisden Joe Biden, yang dijelaskan dalam pernyataan Gedung Putih Oktober 2021, "untuk mengembalikan AS ke kepatuhan penuh terhadap JCPOA dan untuk tetap mematuhi sepenuhnya, selama Iran melakukan hal yang sama."

Secara terpisah, Gedung Putih menolak mengomentari laporan Axios yang mengutip koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett McGurk yang mengatakan "sangat tidak mungkin" bahwa kesepakatan 2015 akan dihidupkan kembali dalam waktu dekat.