Anies Bakal Ubah Jalur LRT Rancangan Jokowi, Dikritik DPRD

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengubah salah satu rancangan jalur LRT Jakarta rute Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas. Rencana ini menuai kritikan DPRD.

Perubahan rute tersebut terdapat di dalam paparan Dinas Perhubungan tanggal 22 Oktober 2020. Anies akan menghapus rute Rawamangun-Dukuh Atas dan merancang rute baru yakni Velodrome-Klender-Halim.

Anies juga menyiapkan rute Pulo Gebang-Joglo sepanjang 32,8 km. Namun, hal ini diserahkan kepada pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). 

Pengubahan rute ini dikritik oleh DPRD DKI. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari menyebut hal ini adalah upaya Anies menjegal proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan Presiden Jokowi.

Sebab, Rute LRT Jakarta sudah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. 

"Kami minta Pemprov DKI jangan menjegal PSN yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi. Menghapus rute Velodrome-Dukuh Atas berarti mengacak-acak rute yang telah ditetapkan Pak Presiden dan bisa mematikan proyek ini," kata Eneng dalam keterangannya, Senin, 9 November.

Terpisah, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak turut mengkritik rencana pengubahan rute LRT. Menurut Gilbert, pengubahan rute ini dianggap akan menguntungkan pihak swasta.

"Pengubahan rute LRT membuat Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota. Pertanyaan saya, Pak Anies ini kerja untuk Pemprov DKI atau untuk swasta?" cecar Gilbert.

Menurut Gilbert, bila rute LRT yang baru disusun Anies ini diserahkan ke swasta, maka Pemprov DKI akan kehilangan banyak pendapatan karena pengintegrasian transportasi diberikan ke swasta. Dia juga memprediksi swasta akan meminta subsidi tarif ke Pempov DKI. 

"Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Harga tarif harus terjangkau oleh rakyat kecil. Harga keekonomian tarif LRT berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per orang. Saya tebak, nanti pihak swasta akan minta subsidi tarif ke Pemprov DKI," ungkapnya.