Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemda Disarankan Klasifikasi Kelompok dengan Cakupan Booster Terendah

JAKARTA - Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono menilai pemerintah daerah dapat melakukan klasifikasi terhadap kelompok di wilayahnya yang masih rendah cakupan vaksinasi dosis ketiga atau boosternya.

Upaya itu dapat memberikan fokus utama percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah tersebut.

"Kalau di provinsi, gubernur dan bupatinya harus melihat dengan baik mana yang cakupannya rendah, di sektor mana, di kelompok mana," kata Miko ketika dihubungi, Senin 18 Juli.

Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tersebut, mengatakan pemerintah daerah memiliki data tentang capaian vaksinasi di daerah masing-masing.

Di data tersebut, kata dia, dapat terlihat kelompok mana yang capaiannya masih rendah dan kemudian melakukan langkah untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan booster.

Dengan adanya data yang dimiliki pemerintah daerah maka kemudian dapat merencanakan langkah menjangkau kelompok-kelompok tersebut.

"Kemudian dipikirkan bagaimana menjangkau kelompok-kelompok yang susah," tutur Miko.

Menurut data di situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 18 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB, terdapat 53.126.957 orang yang telah menjalani vaksinasi ketiga di Indonesia.

Jumlah itu memperlihatkan capaian 25,51 persen dari 208.265.720 orang yang ditargetkan pemerintah menjalani vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan laporan Antara, jumlah itu masih di bawah capaian vaksinasi pertama sebesar 201.966.816 orang dan vaksinasi kedua 169.582.051 orang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dalam rapat terbatas pada hari ini Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi penguat ke masyarakat.

Dalam pernyataan usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, Menkes Budi mengatakan beberapa untuk melakukan kegiatan masyarakat akan diwajibkan telah menjalani vaksinasi booster. Langkah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat jika terinfeksi maka tidak masuk rumah sakit dan mengakibatkan kematian.