Pemerintah: Tak Ada Klaster COVID-19 dari Pilkada Sejauh Ini

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Kata Mahfud, berkat disiplin penerapan protokol kesehatan.

Laporan itu disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat dirinya memberi arahan persiapan Pilkada 2020 di depan para Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-DIY, di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu, 7 November.

"Saya gembira dengar laporan Bawaslu dan KPU tadi. Kenapa? Karena sebelum pilkada disetujui dulu, terjadi protes supaya ditunda karena saat ini sedang COVID. Tapi alhamdulillah, hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses Pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru COVID, baik di DIY maupun di berbagai daerah lain di Indonesia," ujar Mahfud, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Sabtu, 7 November.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan sejauh ini proses dan tahapan Pilkada sudah lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye. Namun, tidak satu pun dari pelanggaran itu terkait dengan protokol kesehatan.

"Melalui Gunung Kidul ini, saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga Pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru COVID dari tahapan-tahapan yang masih akan kita hadapi hingga tanggal 9 Desember mendatang," tuturnya.

Manfud berujar, menjaga Pilkada agar selesai dengan baik sangat penting. Hal ini karena Pilkada Serentak tahun 2020 ini akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah. Setiap harinya akan ada kampanye yang dilakukan oleh 715 pasangan calon (paslon) di seluruh Indonesia.

"Kenapa melibatkan 309 kabupaten kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten kota di wilayah itu," katanya.

Mahfud juga mengimbau para pimpinan daerah secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk membantu penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.