817 Guru Honorer Kota Bogor Bersiap Diangkat Jadi PPPK
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat bersama guru SMAN 1 Kota Bogor/DOK ANTARA

Bagikan:

BOGOR - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat, Hanafi menyampaikan sebanyak 817 guru honorer sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) bersiap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebagian sudah ikut proses CPNS tahun 2021 dan 500 formasi masih menunggu informasi dari pusat, rencananya ada pengangkatan, kita bersiap," kata Hanafi dilansir ANTARA, Selasa, 12 Juli.

Hanafi menjelaskan dari 317 orang yang telah mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan lulus, mereka tinggal menunggu pengangkatan.

Sementara sisanya, 500 orang yang diproyeksikan akan mengisi formasi baru guru di Kota Bogor masih dalam tahapan proses komunikasi dengan pemerintah pusat dan kesiapan anggaran dari pemerintah kota.

Di Kota Bogor, kata dia, total terdapat sekitar 8.000 guru honorer dan pegawai negeri sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, terdapat 1.600 guru honorer dan 6.400 guru PNS yang sudah terkikis oleh pensiun setiap bulan.

"Jadi fixed angka berapa guru PNS sampai hari ini belum tahu. Tapi yang jelas setiap bulan minimal 10 guru PNS pensiun. Kalau guru honorer tidak diangkat, siapa yang mau mengajar mengisi kekosongan itu," ujarnya.

Hanafi mengemukakan, pada pengangkatan PPPK untuk guru honorer, Pemerintah Kota Bogor harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk gaji dan sebagainya.

 

Sementara, kata Hanafi, untuk format gaji, tunjangan dan sebagainya telah ada poin-poin yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk menghadapi alokasi dana ini, menurutnya, perlu perhitungan yang matang bagi pemerintah kota agar keseimbangan terjadi antara kebutuhan pegawai dan kemampuan dana.

Namun, Kadisdik Kota Bogor itu berharap pemerintah pusat dapat membantu ribuan guru honorer yang ada di daerahnya segera mendapat penetapan sebagai PPPK.

"Gaji disesuaikan juga dengan kemampuan daerah, UMR mungkin bisa di atasnya dengan lain-lain, yang jelas pemerintah pusat sudah ada tor-nya. Tinggal kesiapan kita," jelasnya.

 

 

Terkait