Kemenkeu: Realisasi PEN Sudah Capai Rp361,5 Triliun Per Oktober

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pencairan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus diakselerasi pada sisa dua bulan terakhir tahun ini. Per 26 Oktober anggaran PEN yang sudah cair sampai mencapai Rp361,5 triliun atau setara dengan 52 persen dari anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, meski masih sedikit di atas 50 persen, penyerapan PEN sudah menunjukkan mengalami percepatan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan dibandingkan Juli 2020, anggaran yang terserap mencapai 35,8 persen.

"Ini cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir. Ini akan terserap menuju ke arah 100 persen sampai akhir tahun," katanya, dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 di Jakarta, Rabu, 4 November.

Adapun rinciannya adalah realisasi anggaran dari bidang kesehatan sebesar Rp30,74 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Untuk realisasi anggaran perlindungan sosial menjadi yang paling besar yaitu mencapai Rp170,06 triliun dari pagu Rp203,90 triliun.

Untuk anggaran sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) sudah direalisasikan sebesar Rp28,61 triliun dari pagu Rp106,11 triliun. Selanjutnya, insentif usaha sudah terealisasi sebesar Rp35,47 triliun dari pagu Rp10,61 triliun.

Sementara itu, dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp92,6 triliun dari pagu Rp123,47 triliun. Sedangkan pembiayaan korporasi menjadi satu-satunya sektor yang baru bisa terealisasi bulan ini, yaitu sebesar Rp1 miliar dari pagu Rp53,6 triliun.

Febrio mengatakan, pemerintah mempercepat realisasi PEN dari pos pembiayaan korporasi dan sektoral K/L dan pemerintah daerah. Misalnya pinjaman ke daerah, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN dan pinjaman ke BUMN.

"Ini akan cukup akseleratif di dalam sisa dua bulan dari tahun 2020," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Febrio, pemerintah berkomitmen akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program PEN secara berkala. Baik di tingkat kabinet, komite percepatan maupun internal Kemenkeu.

Febrio mengakui, realisasi PEN masih menghadapi tantangan seperti data. Beberapa program eksisting seperti PKH dan Kartu Sembako sudah mengalami percepatan realisasi karena didukung data memadai dan mekanisme penyampaian yang cukup siap.

Di sisi lain, beberapa program baru masih terhambat realisasinya karena belum ada data yang mencukupi dengan mekanisme penyaluran berbeda.

"Setiap minggu dilakukan monitoring dan evaluasi, mana program yang efektif dan diterima cepat masyarakat, itu kemudian diperkuat," katanya.