Ditegur Jokowi karena Tak Capai Target Investasi, Luhut dan Bahlil Harus Lakukan Tiga Langkah Ini
Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lantaran investasi pada kuartal III tahun ini terkontraksi hingga minus 6 persen.

Padahal, Jokowi menargetkan investasi bisa tumbuh di bawah minus 5 persen pada kuartal III. Jokowi pun meminta Luhut dan Bahlil meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal IV sehingga tidak terlalu negatif pertumbuhannya.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Luhut dan Bahlil dalam menarik investasi masuk ke Indonesia di kuartal VI tahun ini. Salah satunya yaitu dengan fokus untuk menarik relokasi.

Menurut Bhima, relokasi industri menjadi peluang besar, karena hal ini akan terus terjadi. Namun, kata Bhima, pemerintah harus menyiapkan insentif untuk menarik investor merelokasi pabriknya ke Indonesia.

"Insentif itu harus dipertajam. Karena tidak semua insentifnya dengan penurunan PPh Badan. Jadi banyak sekali insentif-insentif yang sangat spesifik tergantung jenis industrinya. Ini artinya perlu ditanyakan juga kepada calon investornya mereka butuh insentif seperti apa," ucapnya, saat dihubungi VOI, Rabu, 3 November.

Kedua, kata Bhima, pembangunan kawasan industri di Batang, Kendal dan Brebes yang cukup masif harus didorong dan dipercepat dengan sarana infrastruktur pendukung yang memadai.

"Sehingga itu juga bisa menompang investasi di sektor manufaktur," katanya.

Terakhir, pemerintah perlu melakukan promosi investasi dengan melibatkan kedutaan-kedutaan besar di negara penempatan. Langkah ini dapat dilakukan untuk menjaring calon-calon investor yang baru.

"Kedutaan-kedutaan besar melakukan promosi, dengan menunjukkan apa keunggulan Indonesia, prospek seperti apa dan fasilitas yang diberikan bagaimana. Nah itu sebenarnya harus dilakukan secara lebih masif lagi," jelasnya.

Menurut Bhima, Indonesia tetap menarik bagi investor untuk jangka panjang. Meskipun, saat ini dunia usaha tengah mengalami tekanan ekonomi dari resesi global. Namun, Indonesia memiliki daya tarik bagi investor dari sisi jangka panjang, demografi, dan dari sisi potensi sumber daya alam (SDA).

Tantangan yang Akan Dihadapi Indonesia di Kuartal IV

Bhima mengatakan, pemerintah tak hanya harus mewaspadai tantangan yang bersumber dari pandemi COVID-19. Namun, ada beberapa tantangan lain yang mungkin muncul hingga akhir tahun ini. Yang pertama adalah adanya ketidakpastian geopolitik.

"Ini sekarang (sedang) menunggu bagaimana kebijakan dari presiden yang akan memenangkan Pemilu di Amerika Serikat. Karena ini masih menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar. Bagaimana kebijakannya apakah menurunkan eskalasi perang dagang, kalau Donald Trump lagi (yang terpilih) seperti apa," ucapnya.

Kedua, kata Bhima, tentunya terkait dengan fluktuasi harga komoditas. Khususnya pertambangan dan perkebunan. Ia mengatakan, kedua komoditas ini sangat penting untuk diperhatikan.

Tak hanya itu, kondisi fundamental ekonomi yang ada di Indonesia juga harus diperhatikan. Kata Bhima, pemerintah harus memastikan defisit APBN bisa dikelola dengan baik, begitu pula dengan defisit transaksi berjalan. Termasuk, ancaman dari defisit finansial.

"Nah jadi ada triple defisit harus kita siapkan. Sehingga investor itu yakin bahwa fundamental ekonomi di Indonesia ini baik-baik saja," jelasnya.

Terakhir, kata Bhima, yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah adalah stabilitas keamanan dan politik nasional. Sebab, kedua faktor ini dapat mempengaruhi investasi masuk ke Indonesia.

"Politik dan keamanan nasional ini berkaitan dengan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian upah minimum yang tidak naik. Sehingga menimbulkan reaksi protes khususnya dari pekerja. Ini bisa mengganggu juga prospek investasi ke depan," tuturnya.