Bagikan:

JAKARTA - Kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kosong usai ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang meninggal pada Jumat, 1 Juli. Saat ini, jabatan MenPAN-RB untuk sementara digantikan oleh ad interim Menko Polhukam Mahfud Md. 

Terkait pengganti Tjahjo Kumolo, PDIP menyatakan menyerahkan urusan itu kepada Presiden Joko Widodo. 

"PDIP kan masih dalam suasana berduka. Siapapun penggantinya jadi kita serahkan kepada Pak Jokowi," ujar Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli. 

Menyoal kursi MenPAN-RB bakal diisi oleh PDIP atau yang lain, Djarot menegaskan, hal itu tergantung keputusan Jokowi dan penugasan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Terpenting, kata Djarot, pengganti Tjahjo Kumolo merupakan sosok atau kader yang telah berpengalaman di dalam tata kelola pemerintahan.

"Itu tergantung Pak Jokowi juga ketum untuk penugasan. Sifatnya penugasan, kalau you tanya apakah PDIP ada kader? Banyak, artinya mereka-mereka ini kan harus sudah memahami, sudah punya pengalaman di dalam tata kelola pemerintahan," jelas Djarot.

Djarot menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang menggantikan Tjahjo Kumolo di kabinet. Dari level gubernur ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

"Kita banyak stok ada Pak Ganjar, ada Pak Olly, sebagai gubernur. Jadi kita banyak stok yang baik-baik lagi belum lagi kepala daerah kita yang di kabupaten/kota maupun provinsi dan sebagainya," kata Djarot. 

"Jadi stok kader di PDIP mencukupi, karena kita rutin sistematis berkelanjutan mengadakan sekolah partai dan kaderisasi yang salah satunya adalah ini," sambung mantan Gubernur DKI itu.

Selain itu, lanjut Djarot, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah juga bisa menggantikan Tjahjo Kumolo di posisi MenPAN-RB. 

"Pak Hasto juga bisa. Artinya apa kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDIP banyak stok Pak Basarah oke, Pak Hasto oke, tergantung kepada dari penugasan," lanjutnya. 

Namun, Djarot kembali menegaskan bahwa urusan pengganti Tjahjo Kumolo adalah kewenangan Jokowi dan penugasan Megawati.

"Yang punya kewenangan itu Ibu Ketum, tapi yang menentukan siapa, presiden karena yang menentukan itu presiden. Yang jelas adalah partai akan mendukung penuh tugas-tugas dari presiden dan menyukseskan program-program beliau sampai dengan akhir masa jabatan," pungkasnya.