Akui Sulit Kontrol Arus Ternak, Ganjar Minta Pos PMK di Perbatasan Diaktifkan

JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah daerah mengaktifkan pos pengawasan ternak di perbatasan wilayah. Langkah tersebut guna menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hal itu disampaikan Ganjar usai membuka Borobudur Student Festival di SD Kanisius Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin 27 Juni.

"Pengawasannya tidak cukup mudah, karena memang agak sulit mengendalikan antardaerah, antarkabupaten atau keluar masuknya ternak," kata dia.

Ganjar mengakui tidak mudah mengontrol arus lalu lintas ternak. Namun, upaya antisipasi tetap harus dilakukan seperti mendata ternak yang terpapar PMK hingga pencatatan transaksi jual-beli ternak terkini.

"Saya minta membuat pos-pos untuk bisa mengawal sapi-sapi, ternak-ternak yang bisa terkena PMK, minimal dicatat dan kami minta tolong betul para pedagang sapi agar semua transaksi dilaporkan, beli di mana, dijual di mana, karena itu akan sangat membantu petugas," tuturnya.

Ia mengingatkan peternak maupun pedagang agar tidak melakukan jual-beli ternak secara kucing-kucingan lantaran rawan terhadap PMK.

Ganjar mengatakan, langkah antisipasi bukan larangan tetapi kontrol terhadap arus ternak yang masuk ke sudatu daerah.

"Kalau kontrol bagus kan tidak apa-apa, maka harus dibuat pos pengawasan ternak," katanya.

Ia menyebutkan, kemarin Jawa Tengah mendapat tambahan vaksin PMK sekitar 75.000 dosis dari Kementerian Pertanian dan minggu ini harus disuntikkan semua.

Menurut dia, semua sapi, semua binatang yang rawan terkena PMK harus divaksin PMK.

"Kalau mau bereskan PMK secara keseluruhan maka saya minta penyuluh, peternak, dan masyarakat di desa untuk bisa mendata semua ternak," katanya.

Ganjar mengatakan dengan vaksin sebanyak 75.000 dosis tersebut masih kurang banyak, karena Provinsi Jateng membutuhkan sekitar 2 jutaan vaksin dan ternak yang sakit diobati dan trennya sebenarnya diobati sembuh, hanya butuh edukasi.