Jokowi Terbang ke Ukraina dan Rusia, Pakar: Bisa Redam Dampak Perang
Ilustrasi HIMARS AS untuk Ukraina. (Wikimedia Commons/U.S. Army/5th Mobile Public Affairs Detachment/Capt. Angelo Mejia)

Bagikan:

JAKARTA - Pakar Ekonomi Politik Internasional dari Universitas Gadjah Mada Riza Noer Arfani menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia sangat strategis dan dapat meredam dampak rambatan dari konflik kedua negara tersebut.

"Kunjungan ini sangat strategis. Tapi ini hanya awal. Setelah pertemuan tersebut berhasil dan menghasilkan pernyataan bersama, harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah diplomatik lewat G20 sebagai saluran utamanya," kata Riza dalam keterangan tertulisnya, Minggu 26 Juni.

Riza menilai, Jokowi tidak hanya berkunjung sebagai Kepala Negara, tetapi juga selaku tuan rumah dari G20 2022. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan perekonomian dan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 akan menjadi agenda utama.

Riza mengatakan, upaya untuk pemulihan ekonomi yang merata di setiap negara sedianya tercermin dari tema Kepresidenan Indonesia di G20, yakni Recover Together, Recover Stronger. Untuk itu, ia menilai kunjungan Presiden Jokowi akan meredam dampak dari konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

Berdasarkan sejarahnya, G20 dibentuk pada saat krisis melanda dunia. Lebih dari dua dekade berdiri, forum ekonomi utama dunia ini telah berhasil mencari jalan keluar bagi dunia dari kondisi keterpurukan.

"Forum ini menjadi semacam katalis untuk negara-negara bisa keluar dari situasi guncangan," kata Riza.

Indonesia, selaku Presidensi G20 tahun ini diharapkan mampu mencari jalan keluar dari guncangan krisis beruntun yang saat ini dihadapi dunia. Penanganan pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina harus diredam guna menghindari efek negatif yang berkepanjangan.

Riza juga merasa kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia amat signifikan untuk meyakinkan rakyat internasional mengenai kesungguhan Indonesia ingin meredakan ketegangan. Riza berpendapat hal ini menjadi sinyal positif dan mendorong optimisme bagi pemulihan ekonomi dunia.

Meski peluang yang dimiliki untuk mendamaikan kedua negara amat kecil, lawatan Presiden Jokowi diharapkan mampu mengikis ego dua negara untuk kepentingan yang lebih besar.

"Perlu ditekankan kepada Presiden Ukraina maupun Rusia, perlu ada upaya untuk meminimalisir dampak perang terhadap pemulihan ekonomi global," ujar Riza.

Sebab, akibat perang itu, sektor kesehatan, pangan, dan energi menjadi terganggu. Ini berdampak langsung pada upaya pemulihan ekonomi dari pandemi, sekaligus menambah beban untuk mengembalikan stabilitas dunia.

Terlebih, beberapa ahli dan lembaga internasional memprediksi terjadinya resesi hingga stagflasi akibat perang berkepanjangan. Untuk itu, kata dia, bila kunjungan Presiden Jokowi berbuah manis, diharapkan akan ada tindak lanjut dengan memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia.

Riza menyarankan agar dibentuk gugus tugas yang khusus menengahi dan membahas isu teknis dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Dengan begitu, solusi untuk meredam dampak perang dapat terlahir dan berkontribusi pada upaya pemulihan global.

"Ketika nanti misalnya disepakati kedua Kepala Negara (Rusia-Ukraina) hadir di pertemuan puncak pada November (summit G20). Maka yang paling penting adalah menyusun agenda sampai ke November, apa yang harus dilakukan. Itu yang menjadi kunci dari peluang suksesnya mitigasi," ujar Riza.

Kalau ini tidak dilakukan, lanjut dia, kunjungan ini hanya menjadi simbolis saja dan mesti dihindari. Dari pembentukan gugus tugas, dapat dirumuskan komunike bersama, meredakan ketegangan, bahkan membahas mitigasi dampak perang terhadap kesehatan, pangan, dan energi.

Berdasarkan laporan Antara, Presiden Jokowi pada Minggu 26 Juni berangkat ke Jerman memenuhi undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Dalam forum itu, Kepala Negara akan menyerukan upaya perdamaian. Presiden Jokowi diagendakan melawat ke Ukraina dan berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy selepas G7 dan berkunjung ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.