JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempermudah izin nelayan untuk melaut di Natuna. Lebih khususnya di wilayah bagian utara Natuna yang diklaim oleh China.
Menurut Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Media, Dahnil Anzar Simanjutak, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah tersebut.
"Aktifitas ekonomi yang tinggi di daerah itu (Natuna khususnya bagian Utara) akan membuat deklarasi bahwa secara de facto, itu juga milik kita. Itu adalah hak berdaulat," kata Dahnil di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari.
Dia juga menjelaskan, langkah semacam ini lebih diutamakan dengan tujuan menjaga diplomasi dengan China dan menyelesaikan permasalahan di wilayah Natuna.
"Ketika yang dilanggar adalah hak berdaulat misalnya, maka langkah yang harus dilakukan berbeda dengan ketika yang dilanggar itu kedaulatan," jelas Dahnil sambil menambahkan kekuatan militer tak bisa diterjunkan dalam menangani hal tersebut.
"Kalau pendekatannya militer justru merusak diplomasi dan yang dipersalahkan Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Prabowo hati-hati sekali karena ini terkait diplomasi kita jangka panjang," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengatakan, Prabowo sudah membuka komunikasi dengan Menteri Pertahanan China. Dalam sebuah pertemuan, Dahnil mengatakan, Prabowo meminta permasalahan di wilayah Laut Natuna bisa segera diselesaikan.
"Saling klaim begini kan tidak baik, maksudnya klaim China tidak elok bagi hubungan diplomasi kita," ujarnya.
Dahnil menegaskan, Prabowo menyayangkan China mengklaim Laut Natuna adalah milik mereka. Apalagi klaim ini muncul setelah Prabowo melakukan kunjungan ke negeri tirai bambu tersebut.
Alokasi anggaran kapal Bakamla
Selain menjelaskan alasan cara diplomasi lebih dipilih dalam penyelesaian permasalahan di wilayah Laut Natuna, Dahnil juga mengatakan, Prabowo bakal segera mengalokasikan dana untuk pembelian kapal oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Coast guard kita itu kan Bakamla," ungkap Dahnil.
Dia juga menegaskan akan mendorong satu komando di laut untuk menertibkan masalah hak berdaulat di wilayah laut Natuna.
"Misalnya ada pencurian maka (penindakan) dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat itu TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut," ungkapnya sambil menjelaskan saat ini Bakamla berada di dalam Zona Ekonomi Ekslusif dan TNI Angkatan Laut berada di wilayah 12 mil dari lepas pantai untuk melaksanakan patroli rutin dan serta melakukan pengawasan.
