Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tebus Ijazah Pelajar SMA Total Rp1,7 Miliar
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)

Bagikan:

SURABAYA - Dunia pendidikan menjadi salah satu perhatian khusus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salah satu perhatian itu dibuktikan melalui dukungan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya terhadap penyelesaian administrasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 729 pelajar SMA sederajat di Surabaya.

"Ijazah tahun 2020-2021 itu sebelumnya ditahan pihak sekolah, karena para pelajar memiliki tunggakan administrasi SPP. Sehingga, saya berssma Baznas menyelesaikan administrasi tunggakan 729 pelajar SMA/SMK sederajat itu total Rp1,7 miliar," kata Eri, Rabu, 15 Juni.

Dengan begitu, ratusan ijazah itu bisa diambil. Eri Cahyadi berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di Surabaya.

"Alhamdulillah anak-anakku semua bisa menerima ijazah yang memang menjadi haknya. Karena bagaimanapun ijazah ini sangat penting untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk bekerja," katanya.

Eri Cahyadi menyebutkan, sebenarnya ada lebih dari 729 pelajar SMA sederajat yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Namun, dia memastikan, saat ini Baznas masih terus menyelesaikan proses klarifikasi jumlah ijazah pelajar tersebut. "Masih dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Baznas," ujarnya.

Tak lupa, Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, uang yang digunakan untuk tebus ijazah itu berasal dari zakat yang dibayarkan ASN melalui Baznas.

"Memang zakat adalah kewajiban, dan sekarang bisa dilihat bahwa zakat yang diberikan itu bisa membahagiakan sesama umat. Anak-anak kita yang tidak bisa mendapatkan ijazah, akhirnya hari ini bisa mendapatkan," katanya.

Karenanya, Eri Cahyadi memastikan upaya untuk membantu kesulitan pelajar SMA/SMK sederajat di Surabaya akan terus dilakukan. Sebab, ia menginginkan ke depan tidak ada lagi ijazah pelajar SMA sederajat yang ditahan oleh pihak sekolah. 

"Kita terus lakukan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Semoga tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa menebus ijazahnya karena ada hutang," ujarnya.