Kelahiran PBB Sebagai Organisasi Internasional yang Menengahi Konflik Dunia

JAKARTA - Pada 24 Oktober 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disahkan yang menjadi cikal bakal kelahiran PBB. Organisasi tersebut menjadi jalan tengah bagi konflik internasional hingga menegosiasikan perdamaian.

Berakhirnya perang dunia II menginisasi Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Soviet untuk merumuskan satu organisasi internasional yang berkomitmen menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa. PBB pertama kali didirikan pada tahun 1945 dan diikuti oleh 51 negara.

Prinsip-prinsip Piagam PBB pertama kali dirumuskan pada Konferensi San Francisco, yang diadakan pada 25 April 1945. Piagam tersebut dipimpin oleh Presiden AS Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin, dan dihadiri oleh perwakilan dari 50 negara, termasuk 9 negara Eropa kontinental, 21 republik Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, 7 negara Timur Tengah, 5 negara Persemakmuran Inggris, 2 negara republik Soviet, 2 negara Asia Timur, dan 3 negara Afrika. 

"Menyelamatkan generasi penerus dari momok perang, untuk menegaskan kembali keyakinan hak asasi manusia, menetapkan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan lainnya sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar," kutip dari laman History, Sabtu 24 Oktober.

Ada dua tujuan penting yang dijelaskan dalam Piagam PBB adalah menghormati prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri semua orang yang awalnya ditujukan pada negara-negara kecil. Piagam PBB juga menginginkan adanya kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.

Setelah perang usai, merundingkan dan menjaga perdamaian adalah tanggung jawab praktis Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari AS, Inggris Raya, Prancis, Uni Soviet, dan China. Masing-masing memiliki hak veto.  

"We face colossal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. That’s what the United Nations is all about."

-- @antonioguterres marks the UN's 75th anniversary on Saturday's #UNDay. https://t.co/D4ULu23KqM pic.twitter.com/6wMP1jaN7e

— United Nations (@UN) October 24, 2020

Kritik terhadap PBB

Selama bertahun-tahun, peran PBB berkembang dari sebuah organisasi yang berfokus pada perdamaian dan keamanan menjadi organisasi yang mencakup berbagai masalah global. Saat ini, PBB memberikan solusi untuk masalah yang terkait dengan perawatan kesehatan, lingkungan, peradilan pidana, dilema pengungsi, dan banyak lagi.

Meskipun banyak dukungan termasuk tanggung jawab yang diperpanjang ini, yang lain percaya bahwa PBB mungkin melampaui batas-batasnya. PBB juga menghadapi kritik karena mempromosikan globalisasi yang tidak cukup efektif, bahkan terkesan mendukung kebijakan yang provokatif, memberikan pilihan kesehatan yang kontroversial, terlalu birokratis, memberi negara-negara tertentu lebih banyak kekuasaan, dan menghabiskan terlalu banyak uang.

Selain itu, PBB juga dianggap bertanggung jawab atas sebuah masalah yang karena PBB, masalah tersebut semakin parah. Contohnya adalah kolera di Haiti. Setelah gempa bumi pada 2010, pekerja bantuan Nepal yang dipimpin PBB dianggap bertanggung jawab atas menyebarnya kolera di seluruh Haiti. Lebih dari 10.000 orang meninggal karena wabah tersebut.

Lalu Program Minyak untuk Pangan. Inisiatif tersebut dirancang untuk memungkinkan Irak menjual minyak melalui PBB dengan imbalan makanan dan obat-obatan. Namun, muncul tuduhan bahwa sebagian besar uang itu disalurkan ke pemerintah Irak dan pejabat PBB.