Sudah Dilarang Presiden Putin tapi 600 Wajib Militer Rusia Tetap Dikirim ke Ukraina, 12 Perwira yang Bertanggungjawab Dihukum hingga Pemecatan

JAKARTA - Jaksa Wilayah Distrik Militer Barat Artur Yegiyev menyebut sekitar 600 anggota wajib militer yang dikirim ke Ukraina segera dipulangkan, sementara perwira yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensinya.

"Menurut pengawasan Distrik Militer Barat, sekitar 600 tentara wajib militer ditarik ke dalam operasi militer khusus, semuanya kembali sesegera mungkin," uajr Yagiyev kepada majelis tinggi parlemen Rusia, dikutip dari Reuters 8 Juni.

Sementara, perwira yang membiarkan ini terjadi telah menghadapi proses disipliner termasuk kemungkinan pemecatan, katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

"Sekitar 12 [tentara] perwira" telah dituntut sehubungan dengan penempatan wajib militer," melansir The Moscow Times dari Interfax.

Yegiev mengatakan tindakan disipliner telah diambil terhadap mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran. Dia tidak merinci tindakan disipliner yang diambil, hanya mengatakan bahwa beberapa petugas diberhentikan dari dinas.

Isu keterlibatan wajib militer dalam perang sangat sensitif di Rusia. Meskipun Rusia telah berhenti menerbitkan statistik tentang berapa banyak tentaranya yang tewas di Ukraina, perkiraannya mencapai ribuan.

Beberapa asosiasi yang mewakili ibu dari tentara Rusia telah menyuarakan keprihatinan tentang wajib militer yang dirancang untuk berperang meskipun kurangnya pelatihan yang memadai.

Diketahui, semua pihak dalam perang di Ukraina Ukraina memiliki sistem wajib militer bagi penduduknya, di mana para pemuda diwajibkan oleh hukum untuk melakukan dinas militer.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin melarang penggunaan wajib militer dalam melakukan tugas apa pun di wilayah Ukraina, mengutip TASS. Ia mengatakan hanya prajurit profesional yang diterjunkan dalam operasi militer khusus di Ukraian.

Namun, pada awal Maret lalu, terungkap sejumlah kasus kehadiran wajib militer di satuan-satuan militer yang ikut serta dalam operasi militer khusus. Presiden Putin langsung mengeluarkan perintah untuk membawa semua kasus ke Kantor Kepala Kejaksaan Militer, untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab.