JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pemerintah pusat dan daerah akan membahas rencana pembebasan lahan pemukiman di sekitar Stasiun Manggarai.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari kondisi Stasiun Manggarai semakin dipadati penumpang akibat perubahan rute KRL Commuter Line.
"Pembebasan lahan itu akan dibahas dengan rekan rekan dari Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta-Banten dengan Pemprov DKI," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa, 7 Juni.
Rencana pembebasan lahan ini, ungkap Syafrin, merupakan langkah jangka panjang. Saat ini, pemerintah turut melakukan penataan pada kawasan Stasiun Manggarai. Di mana, terdapat integrasi antarmoda transpoertasi dengan penataan ruang di sekitarnya.
"Saat ini kita sedang melakukan penataan termasuk kawasan Stasiun Manggarai, di mana untuk kawasan stasiun ini kita coba integrasikan tidak hanya intra dan hanya antarmoda transportasi di sana, tetapi bagaimana kawasan stasiun juga terintegrasi dengan tata ruang di sekitarnya," ungkap Syafrin.
Lalu, dalam beberapa waktu ke depan, Dishub DKI juga akan melakukan rekayasa lalu lintas perbaikan geometrik pada simpang Stasiun Manggarai.
"Juga akan dilakukan penambahan layanan tentu sejalan dengan perubahan pola operasional yang dijalankan oleh PT KAI nantinya," ucap dia.
Sebelumnya, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menandang, penyebab utama kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai adalah daya tampung stasiun tersebut.
BACA JUGA:
Djoko menyebut daya tampung Stasiun Manggarai dengan ukuran bangunan 100 meter persegi itu belum siap untuk menjadi pusat transit KRL Jabodetabek.
Akibatnya, antrean panjang penumpang KRL rute Bekasi/Cikarang - Jakarta Kota dan Bogor/Depok - Tanah Abang/Sudirman/Angke/Duri yang harus melakukan transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai menjadi tak terelakkan.
"Saat ini Stasiun Manggarai dinilai masih mengantongi masalah dalam infrastruktur pelayanan ke konsumen. Pemerintah perlu menuntaskan problem lebih dahulu, salah satunya memikirkan daya tampung dari Stasiun Manggarai," ujar Djoko.
Belum lagi, akses menuju Stasiun Manggarai yang kurang memadai, yakni jalan sempit dan lingkungan sekitar yang padat, semrawut dan tidak teratur.
Djoko menilai, sebagai solusi atas permasalahan ini, pemerintah perlu memperluas lahan Stasiun Manggarai dengan cara membebaskan lahan pemukiman di sekitarnya. Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk melakukan pembebasan lahan tersebut.
"Bagaimanapun, masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang yang memanfaatkan KRL dominan bekerja di Jakarta. Keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan dengan membuka lahan yang saat ini banyak dimanfaatkan warga sebagai tempat hunian di sekitar Manggarai. Koordinasi harus dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, PT KAI, Pemprov DKI Jakarta untuk bagaimana merangkul masyarakat sekitar," urai Djoko.
Terkait
